Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Ketapang

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah 47 Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Ketapang sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a 48 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010 (vide Bukti P-3 = Bukti T-1); Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Kamis, 27 Mei 2010; Senin, 31 Mei 2010; dan Selasa, 1 Juni 2010, karena hari Jumat, 28 Mei 2010 adalah Hari Raya Waisak, hari Sabtu, 29 Mei 2010, dan hari Ahad, 30 Mei 2010, bukan hari kerja; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 123/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih 49 dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyangkut dua hal yaitu: (i) permohonan Pemohon kabur (obscuur), karena tidak menjelaskan di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; (ii) identitas Pemohon diragukan; [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat: Terhadap Eksepsi Termohon angka 1 • bahwa di dalam permohonan Pemohon angka 8, Pemohon secara jelas mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara di TPS 5 dan TPS 6 Desa Sungai Putri, dan di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, serta TPS 8, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara; • bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan sekurang-kurangnya memuat: a. ... b. uraian yang jelas mengenai: 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.” • bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008, karena Pemohon telah menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum; Terhadap Eksepsi Termohon angka 2 • bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008 menyatakan: Pasal 31 ayat (1) huruf a: 50 “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon.” Pasal 3 ayat (1) “Par