Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara & Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara TERHADAP Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Provins

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagaimana diuraikan di atas; [3.2] Menimbang bahwa ada tiga masalah hukum yang harus dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam perkara ini, yaitu masalah kewenangan Mahkamah, masalah kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, dan masalah pokok permohonannya; Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 127 a. Bahwa telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara antara Pemohon I Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, terhadap Termohon I Komisi Independen Pemilihan (KIP) Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Termohon II Gubernur Provinsi NAD, Termohon III Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pihak-pihak yang bersengketa tersebut oleh para Pemohon didalilkan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan tersebut terjadi akibat kewenangan Pemohon I untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara dan yang telah memulai Rapat Pleno penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2006, menjadi terganggu sebagai akibat adanya demonstrasi-demonstrasi silih berganti yang menjurus pada tindakan anarkis, yang dilakukan oleh massa salah satu kandidat, sehingga mengakibatkan tertunda-tundanya proses lanjutan rapat pleno penghitungan suara KIP Kabupaten Aceh Tenggara; b. Bahwa setelah intervensi KIP Provinsi NAD (Termohon I) yang meminta kepada Kapolda NAD untuk memerintahkan penghentian kegiatan penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, dan kemudian Kapolres 108 Kabupaten Aceh Tenggara menyarankan agar proses rekapitulasi diselenggarakan di Banda Aceh, maka kemudian KIP Provinsi NAD (Termohon I) telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang menetapkan Ir. Hasanuddin B., M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara. Ketetapan tersebut yang ditolak oleh Pemohon II, karena Pemohon I telah menetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagai pemenang adalah H. Armen Desky dan H.M. Salim Fakhry, yang telah disahkan dan diusulkan Pemohon II kepada Termohon III melalui Termohon II untuk diangkat sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara; c. Bahwa tanpa adanya usulan Pemohon II DPRK Aceh Tenggara, Termohon II Gubernur Provinsi NAD, mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) untuk menetapkan Ir. H Burhanuddin B., M.M. dan 128 Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, padahal pengusulan demikian adalah kewenangan DPRK Aceh Tenggara. [3.4] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya sengketa kewenangan antara Pemohon I terhadap Termohon I, karena seharusnya yang menetapkan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah wewenang Pemohon I, tetapi diambil alih oleh Termohon I, dan pengusulan pengangkatan dan penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, yang seharusnya menjadi wewenang Pemohon II telah diambil oleh Termohon II, sehingga Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Aceh Tenggara atas nama Ir. Hasanuddin B., M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri, masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tidak sah; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon saling terkait, maka Mahkamah secara prima facie belum dapat menentukan kewenangan maupun kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, baik kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon akan dipertimbangkan secara bersama- sama dengan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan, para Termohon telah memberikan tanggapan, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal berikut: [3.6.1] Termohon I Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menerangkan: • Bahwa dalam proses pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, harus dipenuhi beberapa persyaratan, pertama, Pemohon harus lembaga negara; kedua, lembaga negara tersebut harus disebutkan dan dimuat dalam UUD 1945; ketiga, lembaga negara tersebut harus mempunyai kewenangan; 129 keempat, kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD 1945; kelima, Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945; • Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara berbunyi, “Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; • Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan tersebut, Komisi Independen Pemilihan (Pemohon I dan Termohon I) tidak termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Nama dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan tidak disebutkan dalam UUD 1945. Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 hanya menentukan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Independen Pemilihan (KIP) tidak bersifat nasional dan tetap, dan hanya bersifat ad hoc”. Pasal 11 Ayat (7) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berbunyi, “Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di daerah yang bersangkutan”. Demikian juga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; • Bahwa KIP yang ada pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diundangkan dan melaksanakan Pilkada di Provinsi NAD adalah KIP yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 130 sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2005; • Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon II juga bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, melainkan kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya; • Berdasarkan Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan, sehingga sanga