Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 55 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 56 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 57 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan diantaranya menjadi pengacara pajak yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Riau dan pendampingan pemeriksaan pajak restoran dengan objek pajak RM Angga 09 (vide bukti P-6 dan bukti P-9); 4. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak selain diatur dalam UU 14/2002 juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan, hal demikian merupakan dampak dari adanya kewenangan Menteri Keuangan terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak, sehingga Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur advokat apabila ingin mendampingi atau mewakili klien yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan untuk beracara di Pengadilan Pajak, selain itu dalam penanganan perkara pajak, Pemohon I pasti akan berhadapan dengan Ditjen Pajak dan apabila upaya yang dilakukan Ditjen Pajak akan berujung pada penyelesaian di Pengadilan Pajak, dan posisi Pengadilan Pajak berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan tentunya akan menimbulkan kesan keberpihakan, terlebih lagi hakim-hakim Pengadilan Pajak rata-rata mantan Direktur Jenderal (Dirjen) pada Ditjen Pajak. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 secara jelas telah merusak independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, sehingga dalam penalaran yang wajar merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapat kepastian hukum yang adil dalam penanganan perkara di Pengadilan Pajak, karena dalam menjalankan profesinya untuk memperjuangkan kepentingan klien masih tercengkram dalam kekuasaan eksekutif dan sarat keberpihakan; 5. Pemohon II adalah dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara serta Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Pemohon II juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK); 6. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai dosen yang kerap mengajarkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terimplementasi pada badan-badan peradilan, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung harus bebas dari intervensi cabang kekuasaan manapun, in casu kekuasaan eksekutif. Namun, ternyata terdapat Badan Peradilan, in casu Pengadilan Pajak yang 58 hingga saat ini belum diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung, sehingga Pemohon II akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada anak didiknya (mahasiswa) mengapa Pengadilan Pajak, in casu pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan masih tetap berada di Kementerian Keuangan, hal ini sangat sulit dijelaskan bahkan tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon II; 7. Pemohon III adalah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti Penyampaian SPT 2021 dan SPT 2022 serta berprofesi sebagai peneliti dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) berdasarkan Surat Keputusan No. 01/A/Kep-SK/PSHK-FHUII/XI/2022 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 (vide bukti P-14). Selain itu, Pemohon III juga aktif melakukan kajia