Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, selanjutnya disebut UU 1/2015) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 1/2015 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 1/2015, dengan alasan sebagai berikut: 1. Para Pemohon merupakan warga negara indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menurut Undang-Undang Dasar 1945. 2. Para Pemohon adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam Pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dengan nomor Perkara 119/PUU- XII/2014. 3. Pemohon I adalah Dosen Hukum Tata Negara pada Universitas Jambi. 4. Pemohon II adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu, yang juga mengajukan permohonan nomor 17/PUU-X/2012 mengenai pengujian Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 5. Pemohon III adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu yang pernah mengajukan permohonan nomor 31/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat. Pemohon III adalah mantan Ketua Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. 6. Para Pemohon mendalilkan UU 1/2015 menyebabkan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi tidak demokratis dan potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena tidak ada sanksi bagi pelaku politik uang; tidak ada sanksi bagi pelaku yang membeli partai politik untuk mendukung pencalonannya; tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; tidak transparannya penggunaan dana kampanye dari sumber yang dilarang, menyebabkan para Pemohon rentan kalah bersaing dengan para pemilik modal besar. Tidak demokratisnya pengaturan tersebut, menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan; 7. Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki hak untuk maju untuk berkompetisi sebagai calon Gubernur, Bupati, dan Walikota, namun dengan ketentuan UU 1/2015 yang menurut para Pemohon tidak demokratis, menyebabkan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memiliki uang dan/atau calon yang memiliki jabatan karena mereka bebas untuk melakukan politik uang dan menyalahgunakan jabatan sewenang-wenang untuk memenangkan dirinya tanpa khawatir ada sanksi yang akan menjerat. Sehingga bisa diartikan UU 1/2015 hanya akan mendorong dan melegitimasi keterpilihan pasangan calon yang memiliki uang dan/atau jabatan. 8. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU 1/2015 seolah-olah melarang jual beli dukungan partai politik namun pada faktanya sanksi pembatalan dapat dilakukan apabila didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di lain pihak tidak ada sanksi pidana yang dapat dijadikan dasar pengadilan untuk mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kelemahan aturan tersebut menyebabkan