Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Pasal 7B ayat (3) dan Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Pasal 7B ayat (3), dan Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 86 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dari masing-masing Pemohon, sebagai berikut : [3.5.1] Menimbang bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Mahkamah perlu merujuk : 1. Pasal 51 UU MK, yang menentukan : ”(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. ”(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. ”(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 87 [3.5.2] Menimbang bahwa Pemohon I (Permohonan Nomor 23/PUU-VIII/2010) dan Pemohon II perseorangan berjumlah 16 orang (Permohonan Nomor 26/PUU- VIII/2010) sebagai perseorangan warga negara, pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Pasal 20A ayat (2), yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Pasal 20A ayat (3), yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”. Pasal 7B ayat (3), yang menyatakan, “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menyatakan, “Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir”. [3.5.3] Menimbang bahwa para Pemohon perseorangan tersebut mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara Indonesia serta hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan berdasarkan pada prinsip negara hukum; 88 [3.5.4] Menimbang bahwa terhadap kedudukam hukum (legal standing) Pemohon perorangan, Pemerintah dan DPR memberikan keterangan yang menyatakan bahwa para Pemohon perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, dengan alasan pokok bahwa pada kenyataannya para Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi atau setidak-tidaknya terhalang-halangi aktivitasnya untuk memberikan perhatian terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia melalui berbagai sarana yang tersedia sebagaimana dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Pemerintah dan DPR, tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009. Apalagi pasal-pasal UUD 1945 yang dirujuk oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang mengatur hak dan kewenangan konstitusional DPR yang bukan hak konstitusional perseorangan. Demikian juga, menurut DPR, para Pemohon selaku perseorangan warga negara tidak memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini atas nama kepentingan publik; [3.5.5] Menimbang bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum yang di dalamnya mengandung makna, antara lain : supremasi hukum (supremacy of law), persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), seg