Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo; 13 Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; [3.4] Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang, in casu Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265, selanjutnya disebut UU 2/2003), terhadap UUD 1945; Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kelompok masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 14 [3.6] Menimbang bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka pihak dimaksud haruslah menjelaskan: a. kedudukan hukum dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.8] Menimbang bahwa Pemohon, dalam permohonan a quo, menyatakan diri sebagai badan hukum publik, yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar dalam ini diwakili oleh H.G. Kahirul Saleh, Bupati Kabupaten Banjar, yang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) berbunyi, “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: 15 f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, untuk dapat menentukan ada-tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, harus dinilai berdasarkan pengertian sebagaimana terkandung dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dimaksud; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon menganggap dirinya mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut: • Pasal 18 ayat (4): “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; • Pasal 18 ayat (5): “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”; • Pasal 18 ayat (6): “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”; • Pasal 18 ayat (7): “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal dimaksud adalah mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagai badan hukum publik cukup beralasan; [3.11] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam kedudukan hukumnya sebagai badan hukum publik mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, masih harus dibuktikan apakah hak konstitusional Pemohon dimaksud dirugikan oleh berlakunya UU 2/2003 yang dimohonkan pengujian, yaitu: 16 • Pasal 6 ayat (4) berbunyi, “Penentuan batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya pasal a quo telah merugikan hak konstitusionalnya, dengan alasan sebagai berikut: − kewenangan Gubernur yang mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Batas antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian wilayah Kabupaten Banjar; − terganggunya penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan pelayanan masyarakat yang sudah berlangsung selama 40 tahun; • Menurut Pemohon bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c dan m, serta Pasal 198 ayat (1) UU 32/2004 menegaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelayanan administrasi umum pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi, termasuk penyelesaian sengketa fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi diselesaikan oleh Gubernur; [3.12] Menimbang, mencermati dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon mempersoalkan kewenangan Gubernur Kalimantan Selatan, yang menurut Pemohon, setelah berlakunya Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003, Gubernur Kalimantan Selatan menjadi tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan mengenai penentuan batas wilayah. Kewenangan demikian juga Pemohon sampaikan dalam pers