Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3), dan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran 18 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) selanjutnya disebut UU 37/2004 terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 19 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 20 [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menyebutkan dengan jelas kualifikasinya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat ataupun lembaga negara, namun Pemohon hanya menyebutkan permohonan diajukan oleh PT. Yala Tekno Geothermal yang diwakili Direktur Utamanya bernama Ir. Febrimansyah Lubis. Sekalipun Pemohon dalam permohonan a quo tidak jelas menyebutkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun mengacu pada Bukti P-7 berupa Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-0442.HT.01.01.Th.95 mengenai Akta Pendirian PT. Yala Tekno Geothermal, maka menurut Mahkamah kualifikasi Pemohon adalah sebagai badan hukum privat; Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagai Termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Registrasi Nomor 6/PKPU/2011/PN. Niaga.JKT.Pst, tanggal 15 Maret 2011 yang dimohonkan oleh PT. Alam Inti Energi yang menganggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Setelah mencermati ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian, dihubungkan dengan alasan-alasan kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon yang dalam hal ini sebagai Termohon dalam permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 Maret 2011 berpotensi dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam Undang- Undang a quo, karena: (i) ketentuan pasal a quo memberikan waktu yang singkat kepada Pemohon untuk mengajukan tanggapan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PT. Alam Inti Energi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; (ii) ketentuan pasal a quo telah mengarahkan Pemohon untuk mengakui utangnya; (iii) ketentuan pasal a quo tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain karena dalam waktu 20 hari hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon PKPU; dan (iv) ketentuan pasal a quo tidak memberikan upaya hukum apapun kepada Pemohon sebagai Termohon PKPU terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan 21 demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan: • Pasal 222: (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor; (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. • Pasal 224: (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang; (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian. • Pasal 225 ayat (3): Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim 22 pengadilan serta mengangkat 1 (s