Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 24 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan para Pemohon pada tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan, menyempurnakan kewenangan Mahkamah, memperjelas perihal kedudukan hukum dan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan 25 (posita) dan pertentangannya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, serta memperjelas hal-hal yang dimohonkan (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Januari 2026, hlm. 20-35]. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”; Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan dalam petitum para Pemohon memohon sebagai berikut. 1. …; 2. Menyatakan frasa “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar” dalam Pasal 33 Huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). 3. Menyatakan frasa “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ...” dalam Pasal 33 Huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara absolut sebagai syarat pencalonan Kepala Desa; 4. Menyatakan frasa “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ..." dalam Pasal 33 Huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau 26 kepemudaan setingkat desa yang dapat dibuktikan secara sah dan objektif” Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, pada bagian hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum), telah ternyata petitum dirumuskan secara tidak lazim, yaitu dimohonkan secara kumulatif. Dalam rumusan petitum angka 2, para Pemohon memohon agar ketentuan Pasal 33 huruf e UU 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan. Namun, dalam petitum angka 3, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 33 huruf e UU 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai secara absolut sebagai syarat pencalonan kepala desa. Begitu pula dalam petitum angka 4, para Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 33 huruf e UU 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa yang dapat dibuktikan secara sah dan objektif”. Terhadap petitum demikian, pada satu sisi para Pemohon memohon agar Pasal 33 huruf e UU 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun di sisi lain memohon memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 33 huruf e UU 3/2024 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum permohonan yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena petitum para Pemohon tidak jelas atau kabur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 PMK 7/2025, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. 27 [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.