Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002), terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa dan memutus permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan 39 ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika Permohonan, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Januari 2026, hlm. 17-37]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan sebanyak tiga kali yang diterima Mahkamah melalui e-mail pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026 pada pukul 11.57 WIB, pukul 14.19 WIB, dan pukul 14.34 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, dikarenakan para Permohon mengajukan perbaikan permohonan lebih dari satu kali, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PMK 7/2025, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Januari 2026 memutuskan bahwa dokumen perbaikan permohonan yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan permohonan para Pemohon adalah dokumen perbaikan permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada pukul 11.57 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; 40 c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formal tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Permohonan para Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 3-5], kedudukan hukum para Pemohon [vide Permohonan hlm. 5-17], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 17-39], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 39-40]. Selain menilai keterpenuhan persyaratan formal permohonan berdasarkan pemenuhan sistematika atau format permohonan, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan aspek subtansial dari syarat formal permohonan, yaitu dari kejelasan uraian dalam tiap bagian pada sistematika tersebut. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Di samping itu, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa untuk menilai keterpenuhan hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mencermati rangkaian petitum permohonan para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ATAU 3. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan 41 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Tidak dimaknai: Penjelasan Pasal 28 Ayat (3): ... 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum angka 2 dan angka 3 permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon menggunakan istilah “Frasa Penjelasan Pasal …” terkait dengan objek pengujian. Namun, dalam petitum permohonan tidak disebutkan redaksi (frasa) bagian mana dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang hendak diuji konstitusionalitasnya. Selain itu, terhadap petitum angka 3 di atas, para Pemohon bermaksud memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 diberikan pemaknaan, namun setelah Mahkamah mencermati redaksional petitum angka 3, telah ternyata redaksional petitum permohonan tidak lengkap. Dalam petitum angka 3 tersebut tidak terdapat kalimat yang menunjukkan kondisi/syarat konstitusionalitas yang dimohonkan atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagai pemaknaan seperti yang dimaksudkan oleh para Pemohon. Uraian petitum permohonan ya