Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 34 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang menyatakan sebagai berikut: 35 Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan mahasiswa Universitas Terbuka yang telah melaksanakan hak partisipasi publik sebagaimana dijamin Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 dengan mengirimkan policy brief percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme resmi (vide Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-27). 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI menganggap norma Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. Pemohon I sampai dengan Pemohon XI telah menggunakan hak partisipasi publik secara sah, dengan menyampaikan policy brief dan masukan tertulis terkait RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU PPRT kepada Komisi III DPR RI (vide Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-27) melalui mekanisme formal dan terdokumentasi, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan. b. Akibat berlakunya frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, pembentuk undang-undang seolah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan atas masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat in casu Pemohon I sampai dengan Pemohon XI. c. Oleh karena tidak ada tanggapan dari pembentuk undang-undang atas masukan dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XI, maka tidak diketahui apakah masukan yang disampaikan Pemohon I sampai dengan Pemohon XI tersebut dibaca atau diabaikan; dipertimbangkan atau ditolak; apakah 36 masukannya memiliki relevansi atau tidak sama sekali dalam pembahasan RUU. d. Kerugian yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon XI bersifat aktual, karena telah terjadi dan sedang berlangsung; spesifik, karena hanya dialami oleh pihak yang telah menyampaikan masukan resmi melalui mekanisme Pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU 13/2022; serta individual-kolektif, karena dialami oleh para Pemohon sebagai kelompok yang secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam proses legislasi. e. Kerugian yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XI hanya dialami oleh masyarakat yang telah menggunakan hak partisipasi publik secara resmi sebagaimana telah dilakukan Pemohon I sampai dengan Pemohon XI. f. Kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan keberlakuan frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, karena frasa tersebut secara normatif memberikan ruang pembenaran hukum bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk tidak memberikan penjelasan apa pun atas masukan masyarakat yang telah disampaikan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon XI telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-13] yang berstatus mahasiswa di Universitas Terbuka [vide Bukti P-14 dan Bukti P-24]. Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XI dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI m