Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 42 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 43 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 44 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah sebagai berikut. Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014: “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-4] sehingga merupakan bagian dari komunitas akademik yang dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai mahasiswa, para Pemohon memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan demokrasi, pengembangan pemikiran kritis, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa, dalam hal ini pengawasan penyelenggaraan kekuasaan anggota DPR yang tidak terbatas secara periodisasi. 4. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “mencerdasarkan kehidupan bangsa” bukan hanya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan secara formal, tetapi juga untuk memastikan setiap ilmu atau pembelajaran yang didapatkan dapat diaplikasikan atau diterapkan oleh negara sebagai bentuk nyata atas terselenggaranya kecerdasan yang merdeka. Dalam konteks ini, ilmu yang diperoleh para Pemohon terkait pembatasan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam teori negara hukum secara nyata tidak diterapkan dan diaplikasikan dengan tidak adanya pembatasan periode jabatan anggota DPR. 5. Bahwa sebagai mahasiswa Ilmu Hukum dan aktivis yang aktif dalam isu ketatanegaraan, para Pemohon memiliki keresahan dan kesadaran konstitusional yang tinggi untuk memahami, menilai, dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran hak konstitusional. Selain itu, para Pemohon memiliki kedudukan karena menjadi subjek penerima manfaat langsung dari terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Norma dalam undang-undang yang dilakukan pengujian mengaburkan prinsip kedaulatan rakyat dan membuka ruang dominasi kekuasaan politik oleh individu 45 atau kelompok tertentu. Dengan demikian, kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan aktual akibat terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta jaminan atas sistem ketatanegaraan yang berkeadilan, akuntabel dan tidak membuka ruang bagi dominasi kekuasaan politik yang berkepanjangan tanpa pembatasan masa jabatan. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut diyakini tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya baik bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penilaian yang wajar da