Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 18 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada tanggal 17 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika penulisan permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan petitum permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang tanggal 17 Desember 2025, hlm 17-19, hlm 21-24, dan hlm. 24-25]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2025. 19 [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata- mata pada sistematika tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. 20 [3.3.4] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada uraian alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi Pemohon dalam alasan permohonan (posita), Mahkamah tidak menemukan alasan-alasan permohonan (posita) yang memadai, Pemohon tidak menyebutkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, in casu norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Di samping itu, Pemohon juga harus menguraikan alasan-alasan berkenaan dengan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dimaksud dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pengujian konstitusionalitas norma, menyebutkan secara jelas norma yang dimohonkan pengujian dan sekaligus menguraikan antara bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dalam menilai persoalan konstitusionalitas norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selain fakta tersebut di atas, Pemohon menguraikan hal-hal yang terkait dengan kasus konkret yang dialami Pemohon sendiri di mana telah ada putusan pengadilan industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilakukan eksekusi, sehingga Pemohon kehilangan sumber penghasilan berupa tidak mendapat pengasilan selama kurang lebih satu tahun, hak atas upah proses dan kompensasi kerja (termasuk pekerjaan pemadaman api yang dilakukan sebelum PHK efektif) tidak terpenuhi, pemilik perusahaan meninggal dunia, sedangkan pemilik baru (ahli waris) tidak bertanggung jawab [vide perbaikan permohonan hlm. 6–10]. Uraian demikian tidak menunjukkan adanya korelasi antara norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Alasan-alasan permohonan tersebut sulit bagi Mahkamah untuk memahami terutama dikaitkan dengan petitum yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang 21 berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang obyektif dibiaskan dengan prasangka”, “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang obyektif melaksanakan tahapan eksekusi sejumlah uang dengan tahapan sita eksekusi”, “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang obyektif mengupayakan Peninjauan Kembali”. Selain itu, rumusan petitum Pemohon pada angka 3 yang memohon Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan dalam Lembaran Negara 1999, Nomor 165 sebagaimana mestinya adalah tidak lazim. Rumusan petitum yang demikian tidak dapat dipahami secara jelas yang berakibat pada permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permoho