Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 47 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga nonstruktural, secara tersendiri diatur dengan peraturan presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994, selanjutnya disebut UU 61/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 48 pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, in casu hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, pada pokoknya Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil frasa “Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga nonstruktural, secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden.” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai Advokat di Kantor Windu Wijaya and Associates. Selain itu, Pemohon juga merupakan seorang Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Anggota 14.00344 yang dibuktikan sesuai dengan Berita Acara Sumpah [vide Bukti P-2] dan Kartu Tanda Pengenal Advokat [vide Bukti P-3]. 49 3. Bahwa sebagai seorang Advokat yang menjalankan tugas profesi hukum, Pemohon dituntut secara profesional untuk dapat menilai dan menganalis secara yuridis mengenai subjek hukum publik dan kewenangan lembaga nonstruktural. Sesuai prinsip negara hukum dan hak atas kepastian hukum maka Pemohon selaku Advokat berhak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai dasar hukum dari keberadaan lembaga nonstruktural yang dibentuk atau diubah oleh Presiden. 4. Bahwa Pemohon dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 karena Pasal a quo tidak menjelaskan secara eksplisit dan tertulis ketentuan mengenai pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural, termasuk perubahan nama, tugas dan fungsi, serta unsur pimpinan lembaga nonstruktural yang harus terlebih dahulu diundangkan dalam peraturan presiden sebelum presiden menetapkan pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui keputusan presiden. 5. Bahwa ketidakjelasan norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 mengakibatkan adanya tindakan pembentukan atau perubahan nama lembaga nonstruktural, termasuk perubahan nama, tugas dan fungsi, serta unsur pimpinan lembaga nonstruktural, dilakukan terlebih dahulu sekalipun peraturan presiden mengenai pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural belum sah dan berlaku. Selain itu, juga mengakibatkan adanya tindakan presiden yang mengangkat pejabat lembaga nonstruktural pada jabatan yang belum ada dasar normatifnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bukan saja membuka ruang bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertib secara normatif akan tetapi juga menimbulkan kerugian bagi Pemohon berupa hilangnya hak kepastian hukum atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa peristiwa konkret yang menggambarkan dampak ketidakjelasan norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 telah terjadi pada tanggal 17 September 2025, ketika Presiden Prabowo Subianto mengangkat dan melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2025. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada 50 Paragraf [3.5] di atas, Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya frasa “ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga nonstruktural, secara tersendiri diatur dengan peraturan presiden” dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 yan