Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150, selanjutnya disebut UU 5/2010) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 39 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010: “Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun”. 40 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat; 4. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 melarang terpidana dengan pidana di bawah 2 (dua) tahun mengajukan grasi, maka advokat (termasuk Pemohon) secara otomatis kehilangan hak untuk memberikan jasa hukum kepada kelompok terpidana tersebut. 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon berupa hilangnya kesempatan bekerja menjalankan profesinya sebagai advokat dalam menyediakan jasa hukum kepada semua pencari keadilan tanpa diskriminasi dan menerima imbalan atas jasa hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun. 6. Bahwa menurut Pemohon, dirinya telah secara aktif menyampaikan kritik hukum atas ketidakadilan norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 berkaitan dengan putusan pidana terhadap Baiq Nuril Maqnun, seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram yang divonis bersalah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui putusan kasasi pada 9 November 2018 dihukum selama 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan, melalui tulisan berjudul “Kasus Baiq Nuril dan Kritik Keadilan Undang-Undang Grasi”. 7. Bahwa menurut Pemohon, dirinya memiliki pengalaman konkret dalam memberikan bantuan hukum kepada klien yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun, antara lain pembelaan terhadap klien yang divonis 8 (delapan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. [3.6] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, serta memperhatikan bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 41 [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon adalah norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 yang menurut Pemohon menyebabkan adanya anggapan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon karena pasal a quo tidak membuka kesempatan bagi terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun untuk mengajukan permohonan grasi. Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan grasi, menjalankan pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Pemohon dibatasi dan dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 yang