Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 35 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, selanjutnya disebut UU 12/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 36 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang menyatakan: “Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan [vide Bukti P-3] yang merupakan bibi kandung sekaligus tetangga satu lingkungan dengan korban kekerasan seksual di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung yang hidup dalam lingkungan tidak aman. Menurut Pemohon I, pasal a quo menyebabkan perlindungan bagi keluarga Pemohon I menjadi tidak pasti, karena selama negara berdalih “kondisi tidak 37 siap” maka Pemohon I menanggung kerugian aktual berupa ancaman rasa aman yang tidak dipenuhi secara mutlak oleh negara, mengingat posisi pelaku adalah tetangga dekat yang menciptakan teror psikologis berkelanjutan. 4. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan dan merupakan mahasiswa [vide Bukti P-6]. Pemohon II adalah mahasiswi pelaju yang memiliki mobilitas tinggi melintasi daerah rawan pada malam hari. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakpastian jaminan penanganan darurat saat Pemohon II harus menempuh perjalanan kuliah malam yang sepi dan jauh. Pasal a quo menjadikan hak Pemohon II atas bantuan hukum dan medis bergantung pada kesiapan fiskal daerah, yang secara nyata mencederai kepastian hukum yang adil. 5. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan dan merupakan mahasiswa [vide Bukti P-7]. Pemohon III adalah perantau yang tergolong kelompok rentan yang memiliki kerentanan berlapis akibat minimnya perlindungan keluarga dan keterbatasan ekonomi di daerah perantauan. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai perantau, Pemohon III kehilangan jaring pengaman hukum yang pasti. Kelonggaran penafsiran “sesuai kondisi” dalam pasal a quo menyebabkan Pemohon III terancam tidak mendapatkan pemulihan tuntas di daerah perantauan jika fasilitas UPTD PPA setempat dianggap minim, yang merupakan bentuk diskriminasi geografis. 6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan [vide Bukti P-3, Bukti P-6, dan Bukti P-7] yang memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Adapun Pemohon I merupakan bibi kandung sekaligus tetangga satu lingkungan dengan korban kekerasan seksual di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung, Pemohon II merupakan mahasiswi pelaju yang memiliki mobilitas tinggi melintasi daerah rawan pada malam hari dan Pemohon III yang merupakan mahasiswi 38 perantau yang memilki keterbatasan perlindungan keluarga dan keterbatasan ekonomi di daerah perantauan. Di samping itu, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 terkait kewajiban negara dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan di atas mempunyai hubungan sebab- akibat (causal-verband) dan