Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 36 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 37 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 34 ayat (2) (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai 38 berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 34 ayat (3) (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai advokat dan secara aktif beracara di peradilan konstitusi dan peradilan umum; 4. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 secara nyata telah melanggar hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri sebagai advokat karena Pasal a quo mengatur syarat khusus bagi advokat yang akan beracara di Pengadilan Pajak. Padahal, Pemohon telah berpengalaman menjadi advokat dalam berbagai perkara di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi tanpa diwajibkan memenuhi syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal a quo. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal a quo menjadi diskriminatif jika dibandingkan dengan hukum acara di peradilan lainnya; 5. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002 telah menimbulkan ketidakadilan karena status sebagai advokat tidak diperlukan dalam beracara di Pengadilan Pajak selama memiliki hubungan keluarga. Sehingga, Pemohon berpotensi kehilangan klien yang dimungkinkan akan lebih memilih keluarga terdekatnya untuk menunjuk atau menjadi kuasa hukum dalam perkara di Pengadilan Pajak walaupun tidak memiliki latar belakang (background) pendidikan hukum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Advokat (KTA) Pemohon [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Pemohon menguraikan dalam permohonan a quo, memohon agar syarat menjadi kuasa hukum bagi advokat yang akan beracara di Pengadilan 39 Pajak merujuk pada syarat advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003). Selanjutnya, Pemohon memohon agar syarat menjadi kuasa hukum saat beracara di Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang bukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Apabila permohonan pengujian Pasal a quo dikabulkan, maka hal tersebut menunjukkan tegaknya hak-hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial perihal anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, telah jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, apabila permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk meng