Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 37 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-2) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (vide bukti P-3); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 6 ayat (1) KUHAP (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 3. Bahwa menurut Pemohon, permohonan a quo merupakan upaya Pemohon dalam memperjuangkan hak konstitusional dan kewenangannya terlibat langsung dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bagian 38 dari penegak hukum untuk memberantas tindak pindana korupsi sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, tujuan pengajuan permohonan adalah untuk menegaskan adanya kedudukan dan kewenangan Jaksa dalam criminal justice system pada pengaturan di dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXI/2023 telah memberikan penegasan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan); 5. Bahwa menurut Pemohon, pasal-pasal yang diajukan pengujiannya tidak menyatakan secara expressis verbis kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu sehingga menimbulkan contradictio in terminis atau ambiguitas pemaknaan yang menunjukan adanya ketidakpastian hukum pada praktik terkait legitimasi Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi; 6. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pengaturan yang jelas tentang kedudukan dan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi, telah merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai Jaksa karena dapat dijadikan dasar atau alasan bagi pihak- pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan uji materiil ketentuan terkait dengan penyidikan Jaksa dalam UU Kejaksaan sehingga dapat menyebabkan hilangnya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi; 7. Bahwa menurut Pemohon, sudah seharusnya penegasan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) terdapat juga dalam KUHAP selain telah diberikan Mahkamah melalui penafsiran konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXI/2023 [Sic!] sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka potensi kerugian Pemohon dengan menggunakan penalaran yang wajar tidak akan terjadi; 39 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan pot