Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah 24 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, selanjutnya disebut UU ITE) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 25 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yaitu pihak yang telah dimintai keterangan oleh Polres Kuningan di unit Harda Sat Reskrim Polres Kuningan berdasarkan Surat Nomor B/103/II/2023/Reskrim tertanggal 16 26 Februari 2023 terkait dengan dugaan pencemaran nama baik melalui transaksi elektonik dan penghinaan yang dilakukan oleh Ramlan Setiawan, sepupu Pemohon, terhadap Bapak Dadang Kurniadi; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Pemohon serta pasal tersebut merupakan pasal karet yang sering menimbulkan keresahan serta menimbulkan ketidakpastian, kekaburan dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun secara implementatif sehingga mengancam hak konstitusional dari pada Pemohon; 5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pasal a quo bersifat multitafsir di mana penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang sebagaimana pasal a quo tidak mempunyai tolak ukur atau batasan-batasan yang jelas dan memiliki kejelasan dalam hukum sehingga mengakibatkan terampasnya hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat kepada suatu subyek hukum (orang perorangan atau badan hukum); 6. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut Pemohon hanya menjelaskan secara multitafsir terhadap norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan siapa yang berhak dan seperti apa tindak pidana tersebut dilakukan dengan batasan dan pengecualian secara hukum dan apakah norma tersebut bertalian dengan adanya sebab akibat yang menitikberatkan pada suatu kerugian atau tidak; 7. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang memberikan sanksi-sanksi hukum atas perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menurut Pemohon, seharusnya hanya dipergunakan untuk memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi kepentingan masyarakat, pada umumnya. Bukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi masyarakat yang melanggarnya. Terlebih dalam penerapan dan eksistensinya suatu perbuatan pidana harus menimbulkan suatu kerugian terutama kerugian yang bersifat potensial; 8. Padahal menurut Pemohon, terkait dengan pasal a quo pemerintah telah mengeluarkan aturan pelaksana dan batasan-batasan hukum yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE/2.11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih Sehat dan Produktif serta Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung 27 Republik Indonesia dan Kepala