Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan a quo, dan 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk itu antara lain, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 1/2004 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 28 Kedudukan Hukum (legal standing) [3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Bahwa untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, Pemohon terlebih dahulu harus: a. menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusannya, yaitu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 hingga saat ini, berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 29 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai warga negara Indonesia menganggap mempunyai kepentingan dan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan dirugikan atas berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 dengan alasan-alasan sebagai berikut: § Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut: a. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; b. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; c. Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”; d. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimintif itu”; e. Pasal 28J ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”; 30 • Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 UU 1/2004 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pemohon merupakan pihak yang mempunyai hubungan dengan berlakunya Pasal 50 UU 1/2004, sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan kewenangan konstitusi bagi Pemohon; • Bahwa norma Pasal 50 UU 1/2004 diundangkan oleh para penyelenggara negara dengan tujuan agar aset negara/daerah tidak terjangkau oleh penerapan hukum, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, maka jelas berakibat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pasal- pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dan Mahkamah berpendapat hak-hak konstitusional tersebut prima facie telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 50 UU 1/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Pokok Permohonan; [3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan upaya-upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mendapatkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/ 1999/PN.Sby juncto Putusan Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby juncto Putusan Nomor 3939 K/PDT/2001 juncto Putusan Nomor 161 PK/Pdt/2004 yang mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui surat tanggal 30 Juni 2008 Nomor W14- U1/2765/Pdt/VI/2008 perihal “Mohon Pelaksaan Sita Aset Pemkot Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby juncto 112/PDT/2000/PT.Sby juncto Nomor 3939 K/PDT/2001 junto Nomor 161 PK/Pdt/2004,” yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan tembusan surat kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Pemohon, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk menyita aset Pemkot Surabaya tidak dapat dikabulkan, karena objek yang diminta 31 sita eksekusi adalah merupakan hak kebendaan milik negara/daerah. Demikian pula, Pemerintah Kota Surabaya tidak memenuhi dan menolak penyitaan aset tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Walikota Surabaya Nomor 180/3357/436.1.2/2008 bertanggal 18 Juli 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang bunyinya bahwa Pemerintah Kota Surabaya menolak kewajibannya; Bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 24 Juli 2009 dan surat tertanggal 25 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya tentang Mohon penyelesaian atas kewajiban Pemkot Surabaya atas ganti rugi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/Pn.Sby juncto Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby junct