Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menguji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477, selanjutnya disebut UU 11/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 yang 44 menyatakan, "Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun"; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 dengan alasan: - Bahwa Surat Dirut. PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004 yang membuat rumusan manfaat pensiun dengan membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok yang satu sama lain ada perbedaan yang sangat menyolok sehingga menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan di antara penerima pensiun khususnya yang pensiun sebelum bulan Agustus 2000. Pasal a quo tidak mengatur rumus manfaat pensiun yang ditetapkan harus sama di antara semua peserta atau tidak merekayasa perhitungan yang berbeda bagi sebagian dari peserta dengan alasan masa pensiun yang berbeda. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"; - Bahwa menurut pendapat para Pemohon, Direksi PT. Telkom menetapkan besarnya manfaat pensiun seseorang berdasarkan tanggal mulainya yang bersangkutan pensiun, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor 16 Tahun 2004; - Bahwa dengan diberlakukannya UU 11/1992, ketentuan Pasal 27 ayat (1) dengan bunyi pasal tersebut sebagai berikut: "Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun" adalah tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional, dimana konstitusi sebagai dasar dalam pengambilan suatu kebijakan, bukan berdasarkan pada pembenaran dari sekumpulan orang- orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama untuk mencari keuntungan. Pasal ini memberi peluang dan berpotensi terjadi kesewenangan dan ketamakan atas pengaruh sebagian dari peserta; - Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut di atas, Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 dan Surat Dirut PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004, adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 45 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; [3.6] Menimbang bahwa setelah menilai dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: ƒ Bahwa yang menjadi pokok masalah ialah pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 yang menyatakan, "Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun", terhadap Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”; ƒ Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 mengatur tentang siapa yang berhak pensiun dan bagaimana hak atas manfaat pensiun itu dihitung. Yang berhak pensiun ada dua macam ialah peserta pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya. Tentang cara penghitungannya didasarkan atas rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun; ƒ Bahwa orang yang berhak pensiun adalah peserta pensiun yang telah mencapai usia nomal pensiun atau orang setelahnya. Artinya dimungkinkan peserta pensiun pada usia setelah usia pensiun normal (vide Pasal 27 ayat (5) UU 11/1992). Dengan demikian perhitungan manfaatnya juga berlainan; ƒ Bahwa selanjutnya, menurut para Pemohon, berdasarkan Surat Direktur Utama P.T.Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004 yang membuat rumusan manfaat pensiun dengan membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok yang satu sama lain berbeda. Pembedaan pembagian tersebut menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan di antara penerima pensiun khususnya para Pemohon yang pensiun sebelum bulan Agustus 2000. Pasal ini tidak mengatur rumus manfaat pensiun yang menetapkan harus sama di antara semua peserta atau tidak merekayasa 46 perhitungan yang berbeda bagi sebagian dari peserta dengan alasan masa pensiun yang berbeda; ƒ Mahkamah berpendapat bahwa sudah tepat cara penghitungannya yang didasarkan atas rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun karena tidak mungkin merumuskan rumusan pensiun sebelum sampai saat pensiun. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang a quo sama sekali tidak mengatur tentang manfaat pensiun. Para Pemohon menginginkan agar manfaat pensiun didasarkan kepada lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok dan pangkat, tidak seperti yang tertuang dalam Surat Direktur Utama P.T. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004, yang merupakan implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang a quo. Oleh karena yang dipermasalahkan para Pemohon adalah SK Direktur Utama yang bukan merupakan Undang-Undang maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan para Pemohon, memeriksa keseluruhan alat bukti - alat bukti para Pemohon dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 4.