Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012, (bukti P-5 dan bukti T-12); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 74 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 yang didasarkan pada Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat 75 Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 271/17/SK/KIP-BM/I/ 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, bertanggal 15 Desember 2011 (vide bukti P-3) Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati 76 dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Jumat, 13 April 2012, Senin, 16 April 2012, dan Selasa, 17 April 2012; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 138/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, tertanggal 12 April 2012, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran di bawahnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Ketua KIP meminta uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012. 2. Dalam pelaksanaan Pemilukada, Termohon telah menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012 dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: