Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi, H.M. Akil Mochtar, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi, H.M. Akil Mochtar Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam rezim pemilihan umum. Oleh karena itu, konsekuensi perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, ruang lingkup kewenangan dari penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menjadi kewenangan sepenuhnya Mahkamah Konstitusi; Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo didasarkan atas kewenangan sebagaimana diatur Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”, kewenangan dimaksud adalah bersifat pasti dan imperatif sehingga dapat dijalankan, yang secara apriori harus ditaati, dan dalam keadaan kongkrit tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena ia berisi suruhan dan larangan; 20 Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dapat langsung berlaku tanpa harus menunggu adanya tindakan hukum pengalihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, secara fakta tindakan pengalihan demikian tidaklah diperlukan karena Mahkamah Konstitusi sudah memiliki kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan pelaksanaan kewenangan itu terjadi pada saat adanya permohonan, yang selanjutnya permohonan a quo diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Jika kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut harus menunggu adanya tindakan hukum pengalihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah menunda pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 236C yang secara de facto dan de jure telah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 28 April 2008; Bahwa waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan yang tercantum di dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah sebuah tenggat waktu transisional yang tidak menghalangi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun setelah tenggat waktu 18 (delapan belas) bulan tersebut terlampaui maka Mahkamah Agung tidak dapat lagi memeriksa, mengadili, dan memutus penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah. Jika penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menunggu adanya tindakan hukum pengalihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta terlampauinya waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan, maka perintah undang-undang dengan tenggat waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan tidak mempunyai makna apapun. Frasa ”dialihkan” dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan syarat administratif, sedangkan frasa “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan norma kongkrit yang harus dipatuhi. Jika dalam pelaksanaannya kedua ketentuan tersebut saling berbenturan, maka syarat administratif harus dikesampingkan; 21 Bahwa dengan diajukannya permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi merupakan pilihan hukum, serta hak dari Pemohon sebagai pencari keadilan yang tidak dapat dikurangi hanya dikarenakan adanya keharusan tindakan hukum pengalihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan dari pembentuk undang-undang, dialihkannya kewenangan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi adalah agar tercapainya peradilan yang sederhana dan cepat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, ”Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Bahwa penolakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo adalah tidak sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dengan demikian penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sendirinya (demi hukum) menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apabila antara kepastian hukum dan keadilan terjadi berbenturan, maka untuk kepentingan yang lebih luas haruslah didahulukan keadilan. Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat saya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir