Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 43 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 44 Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan pengujian materiil Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 yang menyatakan sebagai berikut Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009: “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.” Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009: “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.” Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009: “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3]. Pemohon I mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 akibat kerusakan jalan di Kabupaten Tulungagung, sehingga Pemohon I mengalami kecelakaan karena lubang jalan yang tidak diperbaiki tanpa rambu peringatan yang memadai. Hal ini menyebabkan Pemohon I harus menjalani rawat inap di RSUD Dr. Iskak Tulungagung selama 3 (tiga) hari dan rawat jalan selama 7 (tujuh) hari [vide Bukti P-6], bahkan motor Pemohon I pun mengalami kerusakan [vide Bukti P-7]. Pemohon I telah melaporkan kerusakan jalan tersebut melalui ulasan Google Maps Dinas PUPR [vide Bukti P-13], namun upaya tersebut sia-sia. 45 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-4]. Pemohon II mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 akibat kerusakan jalan di daerah Sumbergempol, Tulungagung yang tidak diperbaiki, sehingga Pemohon II mengalami insiden pecah ban dan hampir terjatuh [vide Bukti P-8]. Pemohon II pun telah melapor kerusakan jalan tersebut melalui email PUPR [vide Bukti P-13], namun tidak memperoleh tanggapan sesuai harapan. 5. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-5]. Pemohon III mengalami kerugian konstitusional secara sistemik dan ekonomis karena berlakunya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 yang menghambat usaha grosir Pemohon III untuk melakukan pendistribusian barang secara rutin. Berlakunya pasal-pasal tersebut menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, merusak kredibilitas usaha, dan penyusutan nilai kendaraan bermotor Pemohon III secara tidak wajar, sehingga Pemohon III harus menanggung biaya perawatan ekstra untuk kendaraannya. Pemohon III pun telah melaporkan kerusakan jalan di daerah TapanKedungwaru melalui laman Lapor.go.id dan Aplikasi Jalan Kita [vide Bukti P-13 dan Bukti P-14]. Meskipun laporan di Aplikasi Jalan Kita ditanggapi, namun perbaikan jalan yang dilakukan hanya berupa “penanganan sementara”, sehingga jalan rusak kembali. 6. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 tidak mengatur s