Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 37 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 5 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan pengujian Pasal 37 UU 20/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Beryl Hamdi Rayhan, tertanggal 10 Desember 2025. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 253/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, tanggal 10 Desember 2025, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 248/PUU-XXIIII/2025, tanggal 10 Desember 2025; [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal permohonan, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 17 Desember 2025, hlm. 9-16]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 17 Desember 2025, yaitu hingga paling lama tanggal 30 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Namun demikian, hingga batas waktu dimaksud, Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan. [3.3.3] Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, pukul 14.15 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok perbaikan permohonan. Namun demikian, pada Sidang Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak hadir sekalipun Mahkamah telah memanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak pula disampaikan dengan alasan yang sah dan patut menurut hukum. 6 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sekalipun Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak pula hadir pada sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok- pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berdasarkan Permohonan awal”. Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 dimaksud, meskipun Pemohon tidak hadir pada Sidang Pendahuluan dengan agenda penyerahan pokok-pokok perbaikan dan pengesahan alat bukti, Mahkamah memeriksa permohonan berdasarkan permohonan awal; Bahwa setelah mempelajari secara saksama perihal permohonan awal dimaksud, Mahkamah mendapatkan fakta antara lain, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa bukti surat/tulisan tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal, namun karena secara faktual permohonan awal pun tidak memenuhi syarat formil sebagaimana syarat permohonan pengujian undang-undang, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 7 [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.