Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 44 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 17 Desember 2025, hlm. 14-28]. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember 2025 (diterima via e-mail), para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf 45 a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, permohonan telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Lebih lanjut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan para Pemohon, meskipun permohonan secara formil telah disusun sesuai 46 dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, dalam permohonan a quo, berdasarkan pencermatan Mahkamah, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Mahkamah menyatakan, sebagai berikut: 1…. 2. menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana dirubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan." 3. … Berkenaan dengan petitum para Pemohon tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa pada bagian petitum angka 2, para Pemohon yang memohon pada pokoknya agar Pasal 245 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan”. Sementara itu, jika dicermati oleh Mahkamah rumusan norma Pasal 245 UU 7/2017 selengkapnya adalah sebagai berikut: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 245 UU 7/2017 telah ternyata tidak memuat frasa “Pasal 245” sebagaimana dimaksud para Pemohon, melainkan memuat frasa “Pasal 243”. Artinya, para Pemohon 47 telah salah dalam mengutip rujukan pasal yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan pada petitum angka 2 karena adanya perbedaan rujukan pasal sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025 bahwa petitum berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. [3.3.4] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, m