Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 24/1956) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 17 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 18 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pengujian norma Pasal 17 UU 24/1956, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “Semua peraturan daerah termasuk pula “Keuren en reglementen van politie” sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh Propinsi Sumatera Utara (lama) dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang berdasarkan undang-undang ini termasuk tugas kewajiban Propinsi, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah Propinsi dan dapat dicabut, ditambah atau diubah oleh Propinsi.” 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi peneliti perencanaan kota dan daerah (city and regional planning). Sebagai perencana kota, Pemohon antara lain pernah mengerjakan proyek rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pontianak, proyek master plan jaringan jalan di Propinsi Irian Jaya, rencana detail tata ruang Kota Bangko Propinsi Jambi, proyek tata ruang pemukiman transmigrasi Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi, master plan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, pernah menjadi Dirut PT. Arthamenga Nusantara, master plan drainace tentang banjir Kota Tenggarong Ibu Kota Nusantara, serta mengerjakan revisi rencana tata ruang wilayah Kota Kendari Propinsi Sulawesi. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya ihwal anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat oleh berlakunya norma Pasal 17 UU 24/1956 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, Pemohon mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. adanya klaim 4 (empat) pulau milik Aceh, dengan tidak mempertimbangkan pihak yang mengklaim untuk dipertimbangkan (right to be considered) dari segi aspek perbatasan struktur tata ruang wilayah seperti RDTR, Kabupaten Tapteng dan RDTR Kabupaten Singkil; 19 b. bahwa tanpa ada referensi seperti sejarah Keresidenan Hindia Belanda tahun 1842-1942 di Indonesia, Pulau yang terdapat di Afdeeling Singkil adalah 4 (empat) pulau tidak masuk ke pulau Banyak, tetapi Provinsi Aceh sekarang mengklaim 4 (empat) pulau tersebut. Padahal kurang lebih 100 tahun lalu pulau-pulau dimaksud berada dalam pangkuan Provinsi Sumatera Utara (peta Keresidenan berbahasa Melayu 1909) https://id.wikipedia.org/wiki/Keresidenan-Tapanuli-halaman 1/5-2/5: c. bahwa Pemohon yang memiliki profesi di bidang Tata ruang wilayah, telah melakukan penelitian dari berbagai sumber referensi seperti peta digitalisasi, buku tata ruang wilayah ternyata pulau-pulau itu terletak dalam tata ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tapanuli Tengah. d. Bahwa menurut Pemohon, RTRW Nasional, RTRW Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Aceh, RTRW Kabupaten Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, secara bersama-sama telah menetapkan perbatasan antara kedua Provinsi tersebut. Di mana, pulau-pulau tersebut milik yang sudah pernah dipatenkan oleh Kemendagri No.300.2.2-1138. Tahun 2025 dan masuk ke Provinsi Sumut. https://simantab.com/empat-pulau-jadi-milik-aceh-usulan- pemindahan-dulu-pernah-diajukan-edy-rahmayadi/, hlm. 2/3. e. Bahwa tidak dipenuhinya standar kehidupan yang normatif dan berkeadilan serta tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, disebabkan dan diakibatkan berlakunya UU 24/1956. f. Berdasarkan uraian di atas, telah nyata secara aktual ketentuan norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon secara spesifik dan aktual dan setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Akibat berlakunya norma a quo, Pemohon tidak mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana jaminan d