Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 42 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 43 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil norma Pasal 78 UU 14/2002 yang menyatakan: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.” 44 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Privat yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta agen perjalanan; 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma Pasal 78 UU 14/2002, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon mengalami kerugian finansial yang bersifat nyata sejumlah Rp5.140.555.009,00 (lima miliar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu sembilan rupiah), sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00057/NKEB/PJ/KPP.1209/2023 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan [vide Bukti P-23]; b. Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional dikarenakan keterangan Ahli yang dijadikan sebagai bukti tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor PUT- 007055.99/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 bertanggal 19 November 2025 [vide Bukti P-7]. Lebih lanjut, dalam putusan dimaksud hanya berisi 36 halaman, sedangkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon berjumlah 56 halaman [vide Bukti P-17]. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan Ahli Pemohon tersebut, tidak dinilai atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak; c. Bahwa majelis hakim Pengadilan Pajak secara komprehensif mempertimbangkan keterangan Ahli dan Affidavit dalam menyusun pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Pengadilan Pajak diantaranya yaitu: Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 007500.99/2024/PP/M.XIIB Tahun 2025 bertanggal 21 November 2025 45 [vide Bukti P-18] dan Putusan Nomor PUT-001416.15/2025/PP/M.IVB Tahun 2025 bertanggal 30 September 2025 [vide Bukti P-21]; d. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat kepada Pengadilan Pajak Nomor 001/ARION-PJK/XII/2025 bertanggal 1 Desember 2025 perihal Permohonan Pembetulan Putusan Nomor PUT- 007055.99/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 antara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak [vide Bukti P-24]. Namun demikian, sampai dengan disampaikannya perbaikan permohonan a quo, Pengadilan Pajak tidak memberikan tanggapan apa pun atas permohonan pembetulan dimaksud; Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar badan hukum privat atau Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 Akta Pendirian Notaris PT. Arion Indonesia bertanggal 7 April 2011, Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-24055.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan bertanggal 11 Mei 2011, dan Akta Pendirian Notaris bertanggal 27 September 2022 berkenaan dengan perubahan peralihan saham, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0071475.AH.01.02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arion Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perubahan Akta Pendirian, maksud dan tujuan PT. Arion Indonesia adalah bergerak di bidang indu