Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah 58 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 59 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012, yang selengkapnya menyatakan: “Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi”; 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang sedang mengikuti proses belajar secara jarak jauh. Dalam hal ini, Pemohon 60 I sampai dengan Pemohon XIII merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012, karena frasa tersebut tidak memuat ukuran normatif minimum mengenai bagaimana jaminan mutu harus diwujudkan, dilindungi, dan dirasakan oleh mahasiswa sebagai subjek pendidikan; 4. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII, kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat aktual maupun potensial. Adapun kerugian aktual dimaksud adalah nilai akademik yang tidak merefleksikan kompetensi hukum yang sesungguhnya, proses pembelajaran hukum tereduksi menjadi orientasi menghadapi ujian, hilangnya fungsi pengembangan kemampuan analisis hukum secara optimal, tidak tersedianya ruang korektif atas kesalahan pemahaman hukum dan ketidakpastian hukum dalam sistem penilaian akademik. Sedangkan, kerugian potensial yang dimaksud, yakni potensi terbentuknya lulusan hukum yang tidak seimbang secara substansi, penurunan kualitas kesiapan profesional di bidang hukum, kerugian kompetitif dalam dunia kerja dan profesi hukum, distorsi tujuan pendidikan hukum sebagai pendidikan berbasis penalaran dan etika, serta kerugian konstitusional yang bersifat struktural dan berulang; 5. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII baik secara aktual maupun potensial tidak mungkin dipulihkan dengan hanya melalui peraturan menteri atau kebijakan institusional, karena sumber utama ketidakpastian hukum justru terletak pada ketiadaan norma jaminan dalam Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012; 6. Bahwa apabila frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 dimaknai oleh Mahkamah, maka kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang sedang menempuh proses belajar 61 secara jarak jauh atau pendidikan jarak jauh (PJJ), telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik, aktual, atau setidak-tidaknya potensial karena frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 tidak memuat ukuran normatif minimum mengenai jaminan mutu yang harus diwujudkan dan dilindungi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan PJJ serta dalam memperoleh manfaat dari proses PJJ dimaksud. Uraian anggapan kerugian hak konstitu