Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 23 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 24 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 23 huruf b UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan: 25 “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. …; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. ….” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] dan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang bercita-cita untuk bekerja di PT. Danantara dan merupakan wajib pajak (tax payer) [vide Bukti P-2] yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak; 4. Bahwa Pemohon membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi, Pajak Pembelian di restoran dan lainnya; 5. Bahwa menurut Pemohon, sebagai Warga Negara yang membayar pajak Pemohon akan dirugikan karena dana yang digunakan untuk proyek-proyek strategis akan terhambat karena harus melalui alur penganggaran yang panjang dan harus melalui beberapa tingkatan persetujuan yang meliputi: a. Analisis Teknis dari Asisten Deputi Teknis; b. Rekomendasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; c. Persetujuan dari Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko; d. Pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); e. Pengajuan kepada Menteri BUMN. 6. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pasal 23 huruf b UU 39/2008 tidak secara tegas menyebut pengecualian terhadap jabatan pada PT. Danantara karena Kehadiran menteri/wamen menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan; 7. Bahwa menurut Pemohon, apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai Wajib Pajak akan terhindar. Pengecualian tersebut akan memungkinkan Presiden menugaskan Menteri/Wakil Menteri sebagai Komisaris atau Direksi pada PT. Danantara, sehingga efektivitas dan efisiensi penganggaran PSN dapat terwujud, dan kerugian negara (yang berarti kerugian Wajib Pajak) akibat inefisiensi birokrasi dapat dihindari [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana 26 diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon berkaitan dengan larangan rangkap jabatan bagi menteri sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam norma Pasal 23 huruf b UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXIII/2025 berlaku pula untuk wakil menteri, Pemohon dalam permohonannya telah mengualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang bercita-cita untuk bekerja di PT. Danantara dan merupakan wajib pajak (tax payer) [vide Bukti P-2]. Pemohon menjelaskan antara lain memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kelancaran pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut Pemohon larangan dalam norma Pasal 23 huruf b UU 39/2008 menimbulkan kerugian konstitusional karena mengancam efektivitas penyelenggaraan negara dan berpotensi menyebabkan kerugian finasial negara akibat inefisiensi, yang pada akhirnya ditanggung oleh Pemohon sebagai wajib pajak. Menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 23 huruf