Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU Kepolisian) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-1) yang berstatus sebagai Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi (vide bukti P-2). Pemohon selaku advokat menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian; Menurut Pemohon, usulan pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo ke Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian disetujui melalui Paripurna DPR untuk selanjutnya diterbitkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Keputusan Presiden tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri telah sesuai dengan tata cara pemberhentian Kapolri yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepolisian. Namun, kebijakan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Plt. Kapolri dan menyatakan secara lisan (tanpa ada produk hukum tertulis) untuk menunda pengangkatan calon Kapolri baru Komjen Budi Gunawan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan warga negara lainnya yang memiliki hak konstitusional untuk dijamin hak kepastian hukumnya. Pemohon juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) UU Kepolisian, pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri hanya sah dilakukan bila adanya pemberhentian kapolri secara sementara dalam keadaan mendesak, yakni suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara. Faktanya, Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan dengan hormat secara tetap (tidak sementara) dan tidak ada yang disangkakan kepada Jenderal Sutarman dalam dugaan tindak pidana, sehingga tidak masuk dalam kategori “keadaan mendesak”. Oleh karena itu, menurut Pemohon, seharusnya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melakukan pemberhentian Jenderal Sutarman dan Pengangkatan Komjen Budi Gunawan secara bersamaan (satu paket) yang kemudian dengan pertimbangan status Budi Gunawan sebagai Tersangka di KPK maka di waktu yang bersamaan pula Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengeluarkan keputusan pemberhentian kepada Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri. Bukan sebaliknya, menunda pengangkatan Kapolri baru dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri mengandung cacat yuridis; [3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian karena Pemohon bukanlah Komjen Budi Gunawan, Jenderal Sutarman, atau bahkan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti yang berkaitan langsung dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilka