Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 36 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa Pemohon I sampai Pemohon X adalah Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Cabang dari Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan/atau merupakan organisasi/perkumpulan yang menaruh perhatian terhadap kepentingan publik dalam hal ini keberlangsungan hidup dan kesejahteraan para petani termasuk para petani tembakau; [3.7.2] Bahwa Pemohon XI sampai Pemohon XII adalah petani tembakau yang merupakan perorangan warga negara dan juga merupakan anggota LPPNU; [3.7.3] Bahwa para Pemohon merupakan perorangan dan/atau kelompok warga negara pembayar pajak. Menurut para Pemohon, mereka memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo yang dalam proses pembahasan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 dibiayai oleh negara dan termasuk yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh para Pemohon; 37 [3.7.4] Bahwa ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 yang menyatakan, ”Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya” dianggap telah merugikan para Pemohon sebagai petani tembakau dan organisasi/perkumpulan yang menaungi petani tembakau karena akan menciptakan konotasi negatif terhadap termbakau, padahal tembakau juga memberikan kegunaan atau kemanfaatan. Para Pemohon mengemukakan, ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga tidak lengkap dan menimbulkan ketidakadilan terhadap fungsi dan manfaat tembakau; [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan atau kumpulan perseorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang didalilkan telah dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dalil kerugian tersebut bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 yang menentukan, ”Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang 38 penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya” terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: • Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”; • Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktik