Pengujian Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 14 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.4] Menimbang bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan menguji konstitusionalitas Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 terhadap UUD 1945; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, Mahkamah akan menilai apakah Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 termasuk kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, sebagai berikut: • bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara jelas dan tegas menyebutkan kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 15 • bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) menyatakan, “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.” • bahwa objek permohonan Pemohon adalah produk hukum berupa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 (Bukti P-1) yang dibuat oleh Presidium Kabinet Ampera dan ditandatangani oleh Sekretaris Presidium Kabinet Ampera; • bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, ternyata tidak terdapat peninjauan kembali terhadap produk Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera; • bahwa berdasarkan uraian penilaian hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/ 1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak termasuk kategori Undang-Undang yang menjadi objek dari pengujian Undang-Undang yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah untuk mengujinya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo maka terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan; [3.8] Menimbang bahwa terlepas dari ketidakberwenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menyampaikan bahwa produk-produk hukum yang dibuat oleh lembaga 16 eksekutif (Pemerintah) pasca pemberlakuan kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, perlu dilakukan harmonisasi serta disesuaikan dengan perubahan keadaan yang berkembang di masyarakat maupun perubahan UUD 1945 melalui executive review, demi terciptanya kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa untuk hal-hal yang di luar kewenangan lembaga yudikatif, maka pencabutannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga pembentuknya; 4.