Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (selanjutnya disebut UU 22/2007), khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 12; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 43; Pasal 50; Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 91; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; dan Pasal 122; 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (selanjutnya disebut UU 2/2008), khususnya pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5); Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d; Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 5 ayat (1); Pasal 6; Pasal 7; Pasal 12 huruf e; Pasal 13 huruf i; Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 43 ayat (3); Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48 ayat (2) dan ayat (7); dan Pasal 50; Serta Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33; dan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3); (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 4 ayat (3); Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan f; Pasal 14 ayat (3); Pasal 15; Pasal 16; dan Pasal 17, dan Pasal 172 sampai dengan Pasal 201; terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: 65 • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 22/2007, UU 2/2008, dan UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: 66 a. kedudukan hukumnya agar memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan bertindak untuk mewakili partai. Meskipun Mahkamah belum mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dapat ditetapkan bahwa memang secara sah para Pemohon adalah sebagai wakil dari partai politik yang sah menurut Undang-Undang, namun Mahkamah memandang perlu untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang dipandang perlu berkaitan dengan kedudukan para Pemohon dalam permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan. Sebagai penyelenggara peradilan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya haruslah bercirikan penyelenggaraan sebuah peradilan sebagaimana peradilan pada umumnya, yaitu 67 sebagai lembaga penyelesaian sengketa konkrit yang tertentu pihaknya, tertentu pula pokok yang disengketakan dan adanya kepentingan langsung dari pihak yang bersengketa. Dengan ciri peradilan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi sangat penting sekali, bahwa baik dalam pengajuan permohonan dan lebih lagi apabila permohonan dikabulkan, para Pemohon memang dengan jelas mempunyai kepentingan langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan untuk diputus. Apabila para Pemohon memang benar-benar mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara yang dimohonkan, Mahkamah mempertimbangkan untuk memberikan kedudukan untuk memohon (standing to sue) dan oleh karenanya mempunyai kedudukan hukum (legal standing); Di samping itu kepentingan langsung tersebut berkaitan dengan kerugian dari para Pemohon. Sebuah Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah secara langsung pula merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, hubungan antara keduanya haruslah hubungan sebab akibat (causal verband) dan bukan sekedar hubungan bersifat kemungkinan yang sifatnya ”sangat kondisional” dan hubungan tidak langsung saja, yang artinya kerugian tersebut dapat timbul dalam keadaan tertentu dan tidak timbul dalam keadaan yang lain, serta kerugian tersebut merupakan kerugian tidak langsung saja. Dengan adanya sifat hubungan yang demikian, maka menjadi penting posisi hukum dari para Pemohon (kualifikasi Pemohon) mengingat seseorang dapat bertindak sebagai Pemohon perorangan sebagai badan hukum tertentu, sebagai wakil masyarakat hukum adat, atau bahkan sebagai lembaga negara; [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat menjadi forum untuk memberi pembenaran hukum terhadap sebuah pendapat yang belum berkembang menjadi sebuah sengketa. Setiap orang ber