Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut: 1. Pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 a quo, Saya Hakim Konstitusi Suhartoyo berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, dan kedudukan hukum Pemohon berpendapat yang sama dengan hakim mayoritas, bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Namun saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) berkaitan dengan pokok permohonan dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut: 1. Bahwa sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara]. 2. Bahwa lebih lanjut sengketa dalam bidang tata usaha negara perkaranya bersifat interparties atau adversarial, artinya terdapat dua pihak atau lebih yang mempunyai sengketa kepentingan di dalamnya, in casu antara orang atau badan perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa di pengadilan tata usaha negara mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang, sebagaimana asas yang lazim diterapkan oleh 39 peradilan dalam perkara perdata dan tata usaha negara antara lain yaitu asas persamaan hak (equality before the law) dimana para pihak mempunyai hak yang sama di depan hukum dalam proses peradilan tanpa diskriminasi dan asas audi et alteram partem dimana hakim mendengar kedua belah pihak secara seimbang. 3. Bahwa pejabat tata usaha negara di dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara adalah dalam rangka mewakili kepentingan pemerintah yang di belakangnya juga merepresentasikan kepentingan umum, dalam perspektif guna mewujudkan/mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu, ketika keputusan yang dikeluarkan kemudian diajukan gugatan oleh orang atau badan perdata, maka yang terjadi sesungguhnya adalah adanya sengketa kepentingan antara orang atau badan perdata dengan badan tata usaha negara yang merepresentasikan sengketa para pihak yang bersifat interparties. Dengan demikian kepentingan pemerintah yang diwakili oleh badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara sebagai tergugat tersebut, pada saat menjalankan fungsi sebagai pihak dalam persidangan pengadilan tata usaha negara, sejatinya sedang menjalankan fungsi privat yang mewakili kepentingan organisasi negara. 4. Bahwa dengan demikian posisi orang atau badan perdata di satu pihak sebagai penggugat dan badan tata usaha negara di pihak yang lain sebagai tergugat adalah memiliki kedudukan yang sederajat, termasuk dalam hal ini hak-hak yang saling melekat pada subjek hukum yang berperkara tersebut. Oleh karena itu menjadi tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum, jika diantara para pihak yang terlibat sengketa dalam persidangan tata usaha negara tidak diperlakukan yang sama di dalam mendapatkan access to justice, termasuk dalam hal ini dibatasinya hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap salah satu pihak yang berperkara. 5. Bahwa berkaitan dengan adanya pertimbangan bahwa bobot posisi badan tata usaha negara yang dipandang lebih kuat dibanding orang atau badan perdata, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan berpotensi menjadi pemenang, oleh karena itu badan tata usaha negara yang bersangkutan harus ditutup haknya untuk tidak diperbolehkannya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, hal tersebut adalah bentuk penyumbatan dari akses untuk mendapatkan keadilan 40 bagi badan tata usaha negara, yang dibelakangnya sebenarnya juga mewakili kepentingan umum. 6. Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan kekhawatiran adanya posisi badan tata usaha negara yang lebih kuat dan tidak seimbang dengan posisi orang atau badan perdata tersebut, sebenarnya menjadi satu kesatuan yang dapat dipertimbangkan oleh para hakim yang mengadili perkara tata usaha negara tersebut untuk mempertimbangkan guna memberi keadilan dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang bersangkutan, bukan harus menutup hak para pihak, dalam hal ini hak badan tata usaha negara untuk mengajukan peninjauan kembali. 7. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 132 UU TUN sebenarnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya menegaskan “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat, seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon a quo. 2. Pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh memiliki pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dengan mayoritas hakim konstitusi sebagai berikut: Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yang berbunyi, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Bahwa menurut Pemohon, tidak dibatasinya kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mengajukan peninjauan kembali 41 atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon, sehingga dianggap telah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, Pemohon dalam petitum memohon agar Pasal 132 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, saya memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa secara umum peninjauan kembali (PK) dikenal sebagai upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam sejarahnya, lembaga peninjauan kembali bermula dari pengaturan yang terdapat dalam Pasal 385 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang memperkenalkan sistem proses beracara yang dikenal dengan sebutan request civiel atau rekes civiel yang kemudian diartikan sebagai “peninjauan kembali”. Pasal 385 Rv pada pokoknya menyatakan bahwa putusan atas bantahan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan lagi, dapat ditarik kembali atas permintaan seseorang yang pernah menjadi salah satu pihak atau seseorang yang terpanggil dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) putusan didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan; 2) jika diputus mengenai hal yang tidak dituntut; 3) jika diputuskan melebihi yang dari yang dituntut; 4) jika ada kelalaian memberi putusan tentang sebagian dari tuntutan; 5) terdapat dua putusan yang saling bertentangan; 6) putusan yang dijatuhkan berdasarkan surat yang diakui, namun kemudian diketahui palsu; 7) ditemukan novum berupa surat-surat yang bersifat menentukan. 2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (2008), Herziene Inlandsch Reglement (HIR) maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tidak mengatur dan tidak mengenal proses acara request civiel. Meski demikian, praktik peradilan di Indonesia sudah sejak lama mempergunakan lembaga tersebut sebagai hukum acara yang dianggap memenuhi kepentingan beracara yang 42 bermanfaat (proces doelmatigheid) sesuai dengan pendekatan penafsiran a contrario dengan ketentuan Pasal 393 HIR. Melalui pendekatan demikian, maka memberi kemungkinan bagi pengadilan mempergunakan sistem hukum acara lain di luar HIR jika ternyata sangat dibutuhkan untuk mencapai penjelasan peradilan yang baik, asal jangan terikat secara formil menggunakan pasal-pasal Rv tersebut. Sikap dan penerapan demikian telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 21/1953 yang antara lain menyatakan bahwa proses request civiel benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan pertumbuhan hukum acara. Dalam perjalanan selanjutnya, diterbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang terkait dengan peninjauan kembali. 3. Bahwa seiring dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia, sengketa tata usaha negara juga mengalami perkembangan pengaturan. Sebelumnya, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 1 angka 4 UU PTUN]. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) telah memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap obyek sengketa tata usaha negara dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam UU PTUN. Berdasarkan Pasal 4 UU AP, ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan meliputi semua aktivitas: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif; c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan UUD 1945 dan/atau Undang-Undang. 43 Selanjutnya, makna keputusan tata usaha negara (KTUN) juga telah diperluas melalui UU AP. Berdasarkan Pasal 87 UU AP, keputusan tata usaha negara dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 87 UU AP menunjukkan bahwa yang menjadi objectum litis di PTUN memiliki makna keputusan yang lebih luas dan beragam yang melingkupi penetapan tertulis, termasuk tindakan faktual, oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan penyelenggara negara lainnya. 4. Bahwa setelah memahami perluasan obyek sengketa TUN, dalam konteks peninjauan kembali terkait perkara/sengketa TUN, Pasal 132 UU PTUN menyatakan bahwa “(1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.” Selanjutnya, menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 UU MA. Terkait dengan alasan diajukannya peninjauan kembali, Pasal 67 menyatakan 44 bahwa, “Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut: a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.” 5. Bahwa meski terdapat 6 (enam) alasan untuk bisa mengajukan peninjauan kembali, akan tetapi khusus untuk perkara TUN terdapat 4 (empat) perkara yang tidak bisa diajukan peninjauan kembali. Larangan tersebut diatur di dalam 3 (tiga) peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut: 1) Terhadap putusan kasasi terkait sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal demikian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: “Putusan kasasi merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali.” 2) Terhadap putusan terkait dengan sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Menurut Pasal 13 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 t