Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo ; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 24 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 491 angka 1 KUHP, yang berbunyi: “Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah: 1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga.” 2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3 dan P-4), merasa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dirugikan dengan berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP dengan alasan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah dirugikan oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang marak berkeliaran di tempat tinggal para Pemohon. Sebagai mahasiwa hukum, para Pemohon memiliki niat baik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ODGJ. Namun, para Pemohon sangat takut mengalami kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut para Pemohon, kerugian konstitusional tersebut haruslah ditafsirkan secara ekstensif, tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun fisik, melainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut, maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh para Pemohon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, para Pemohon merasa takut apabila dijadikan tersangka akibat berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP karena adanya multitafsir. Kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai, antara lain, jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang memenuhi asas kecermatan (lex certa) berdasarkan asas legalitas; [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 26 [3.6.1] Bahwa permohonan para Pemohon bertolak pada kondisi tempat tinggal para Pemohon yang marak berkeliaran ODGJ. Sebagai mahasiswa hukum, para Pemohon berniat untuk melakukan penelitian mengenai ODGJ. Namun, para Pemohon merasa terancam dan takut apabila dijadikan tersangka akibat berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP. Selain itu, para Pemohon merasa tidak bebas untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan; [3.6.2] Bahwa para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan banyaknya ODGJ yang berkeliaran di tempat tinggal mereka. Terlebih lagi, para Pemohon juga tidak dapat menunjukkan atau membuktikan dirinya pernah diganggu oleh ODGJ. Selain itu, para Pemohon hanya menjelaskan bahwa dirinya hendak melakukan penelitian tentang ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan kepentingan para Pemohon terhadap penelitian tersebut dalam kaitannya dengan ODGJ. Para Pemohon juga tidak menjelaskan memiliki keluarga atau sanak saudara yang menderita gangguan kejiwaan. Di sisi lain, para Pemohon hanya menjelaskan kekhawatirannya apabila diganggu oleh ODGJ dan khawatir diancam pidana karena disangka tidak menjaga ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana hal tersebut secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi menurut penalaran yang wajar; [3.6.3] Bahwa Pasal 491 angka 1 KUHP ditujukan kepada pihak yang berkewajiban menjaga ODGJ, yang menurut Staatsblad 1897 nomor 54, keluarga dekat diwajibkan menjaga ODGJ sebagai kewajiban moral dan bukan kewajiban hukum, sedangkan menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang bertanggung jawab melakukan penjagaan ODGJ adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, para Pemohon tidak menjelaskan hubungan dirinya dengan ODGJ karena tidak termasuk pihak yang wajib menjaga ODGJ . Dengan demikian, norma a quo tidak ditujukan kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional atas berlakunya pasal dimaksud; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mampu menjelaskan atau menguraikan kerugian atau pote