Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), selanjutnya disebut UU 1/1974 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 614 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 615 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 2 “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Pasal 8 “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: … f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang memeluk agama Katolik [Bukti P-1] dan hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam; 4. Bahwa menurut Pemohon, dirinya telah mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Menurut Pemohon, Pasal a quo telah mereduksi dan mencampuradukan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta kesewenang-wenangan negara mencampuri urusan internal warga negara melalui kewenangan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami istri; 5. Bahwa menurut Pemohon, jika permohonan Pemohon dalam perkara a quo dikabulkan maka hal ini tidak hanya akan menghilangkan kerugian melainkan 616 memulihkan hak konstitusional Pemohon dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya melangsungkan perkawinan dan kebebasan beragamanya secara simultan dalam perkawinan beda agama; Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar akan dapat terjadi. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 1/1974 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974, Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, perkawinan adalah hak asasi yang merupakan ketetapan atau takdir Tuhan. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapapun juga terlepas dari perbedaan agama. Oleh karenanya negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Harus ada suatu 617 solusi yang diberikan oleh negara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) pada hakikatnya telah menimbulkan penafsiran yang berbe