Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 63 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 64 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan sebagai berikut: “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor”. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai wiraswasta [vide bukti P-2]. Pemohon dalam kualifikasinya tersebut di atas beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 di mana Pemohon yang saat ini menjadi debitur Bank Bukopin yang mendapatkan kredit/pinjaman dengan jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya yang berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 529 Kelurahan Gebang Putih atas nama Calvin Bambang Hartono, seluas 315 M2 yang terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555 Kota Surabaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 M2 dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 M2 atas nama Tjandra Liman, yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya [vide bukti P-3], tidak memeroleh haknya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon yang telah dinyatakan sebagai Debitor Pailit tidak mendapatkan kesempatan memperjuangkan haknya tersebut karena hartanya berada dalam sita umum kepailitan akibat ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, terutama hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni 65 Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan, Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, perkara a quo dimulai karena adanya indikasi kuat campur tangan pejabat bank yang menyarankan Pemohon untuk melakukan jual beli dengan mendapat keuntungan tertentu terhadap objek tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit/pinjaman. Menurut Pemohon, pembeli belum melakukan pembayaran lunas namun telah memasuki, menguasai dan menempatkan orang suruhannya serta telah melakukan pencopotan dan pelepasan beberapa bangunan dan merobohkan sebagaian tembok di atas Tanah dan Bangunan Objek Jual Beli [vide bukti P-5.A dan bukti P-5.B]; 2. Bahwa menurut Pemohon, terkait hal tersebut, selanjutnya Pemohon telah melakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 837/Pdt.G/2017/PN.Sby dan perkara Nomor 938/Pdt.G/2017/PN.Sby maupun perkara Nomor 536/