Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, sepanjang frasa “baik karena bersifat einmalig (final)” dan frasa “maupun telah selesai dilaksanakan” (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor I/MPR/2003), khususnya Nomor Urut 30 mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena Pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau 29 tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.5] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Pasal 6 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang menyatakan, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 30 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”, yaitu, sepanjang frasa “baik karena bersifat einmalig (final)” dan frasa “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya Nomor Urut 30 mengenai Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno; [3.6] Menimbang bahwa sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 setelah berlangsungnya proses reformasi dan telah menghasilkan perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 mengakibatkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Perubahan tersebut diantaranya adalah terjadinya penghapusan maupun pembentukan lembaga negara, pergeseran tugas dan kewenangan lembaga- lembaga negara, susunan dan kedudukan lembaga negara. Di antara perubahan mendasar yang memiliki pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah perubahan fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.7] Menimbang bahwa sebelum perubahan UUD 1945, MPR berwenang untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara tersebut maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 menetapkan berbagai Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR (selanjutnya disebut Ketetapan MPRS/MPR). Sesudah Perubahan UUD 1945, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945; melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945; memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, MPR berwenang memilih Wakil Presiden jika terjadi kekosongan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945; dan memilih Presiden dan 31 Wakil Presiden jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa dengan terjadinya perubahan wewenang MPR tersebut maka MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan tidak lagi berwenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, sehingga keberadaan Ketetapan MPRS/MPR yang merupakan garis-garis besar haluan negara yang selama ini dimandatkan kepada Presiden haruslah dilakukan peninjauan dan evaluasi. Peninjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR tersebut diperlukan untuk menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang masih ada serta menetapkan bagaimana keberadaan dari Ketetapan MPRS/MPR tersebut sejak berubahnya kewenangan MPR, saat ini, dan di masa yang akan datang. Untuk melakukan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR tersebut, MPR dalam perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 menetapkan dalam Pasal I Aturan Tambahan, yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”; [3.9] Menimbang bahwa peninjauan kembali berdasarkan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dari Ketetapan MPRS/MPR yang selama ini ada (tahun 1960 sampai dengan tahun 2002). Berdasarkan amanat Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945, MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003, tanggal 7 Agustus 2003 telah menetapkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, yang terdiri atas tujuh pasal dan mengelompokkan status hukum Ketetapan MPRS/MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 ke dalam enam kelompok. Salah satu kelompok dari Ketetapan MPRS/MPR yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah, Ketetapan MPRS/MPR yang termasuk dalam Pasal 6 yang dinyatakan sebagai berikut: “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapa