Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 16 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Desember 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Desember 2025, hlm. 7-28]. [3.3.2] Bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang 17 Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 8 Januari 2026. [3.3.3] Bahwa perihal permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan hukum acara, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Sebelum menguraikan keempat bagian tersebut, Pemohon juga telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Namun demikian, walaupun permohonan a quo telah disusun dan memuat sistematika permohonan sesuai dengan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan a quo, adalah Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969, yang menyatakan sebagai berikut: Ayat (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia: a. belum mencapai usia 25 tahun, atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah atau belum pernah nikah. Norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 18 kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. [3.3.6] Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut pada bagian alasan permohonan (posita) a quo, Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara memadai norma pasal yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan perihal tata bahasa dan kata baku antara lain mengenai anak belum mencapai usia 25 tahun dan tidak mempunyai penghasilan sendiri dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 yang dianggap tidak tepat, kedudukan anak yang diberikan perlakuan khusus ketika pensiun janda berhalangan atau hal lainnya, anak yang setara dengan pensiun janda dan ahli waris dibedakan ketika pensiun janda berhalangan. Selain itu, Pemohon berupaya menguraikan kasus konkret yang dialaminya dalam pengajuan pembayaran pensiun pada PT Taspen, antara lain menguraikan probabilitas perhitungan peninggalan pensiun disesuaikan sejak pensiun sampai dengan Pensiun Pegawai meninggal dan kekurangan penerimaan pembayaran dari bagian pensiun janda tanpa perhitungan rincian kekurangan dimaksud. Padahal, masalah utama yang harus diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan adalah uraian yang jelas berkaitan dengan norma yang diuji konstitusionalitasnya, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Padahal, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian norma undang-undang. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, mengakibatkan Mahkamah sulit menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 19 Dengan demikian, menurut Mahkamah, posita yang tidak menguraikan adanya pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadikan masalah konstitusional norma dari pasal yang dimohonkan pengujian tidak dapat dipahami secara jelas sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.3.7] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah un