Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 131 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 132 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: 1) Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 2) Pasal 31 UU 8/1999 Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 3) Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: ...; 133 f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; ... 4) Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999: Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dirinya memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2024. Menurut Pemohon I, ketentuan norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagai Ketua BPKN yaitu: (1) tidak adanya kewenangan pengawasan yang jelas; (2) tidak adanya jaminan kemandirian dan independensi; (3) pembatasan kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan aduan konsumen; dan (4) lemahnya posisi Sekretariat BPKN. 4. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Wakil Ketua BPKN sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2024. Menurut Pemohon II, ketentuan norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 merugikan hak konstitusional Pemohon II sebagai Wakil Ketua BPKN yaitu: (1) tidak adanya kewenangan pengawasan yang efektif; (2) tidak adanya jaminan kemandirian dan independensi; (3) pembatasan kewenangan menangani dan menyelesaikan aduan; dan (4) lemahnya sekretariat karena bergantung penuh pada kementerian. 5. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang bertindak dalam kapasitas sebagai konsumen yang sehari-hari terlibat dalam aktifitas transaksi jual beli kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, hingga hiburan. Menurut Pemohon III, ketika UU 8/1999 terdapat kelemahan struktural karena BPKN yang tidak mandiri, tidak memiliki kewenangan pengawasan yang jelas, dan tidak mampu 134 menyelesaikan aduan, maka negara telah gagal memenuhi hak konstitusional Pemohon III sebagai konsumen. Kerugian konstitusional yang Pemohon II alami adalah hilangnya rasa aman dan kepastian sebagai konsumen dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan Pemohon III. Bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan serta memeriksa bukti yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, berkaitan dengan kedudukan hukum, norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 pada pokoknya merupakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan keorganisasian BPKN dalam perlindungan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia