Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 69 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 70 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 (1) … (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 71 (4) … 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memilki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua/Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P Tahun 2024 [vide Bukti P-4] dan telah menjabat untuk masa jabatan kedua. Pemohon I secara langsung merasakan kerugian konstitusional dari berlakunya norma yang diujikan yakni, masa jabatan hanya 3 (tiga) tahun, tentu saja tidak memiliki kepastian untuk menyelesaikan program yang telah dirancang, mengakibatkan pemborosan anggaran negara dan ketidakefektifan program. Hal ini menyebabkan diskontinuitas kebijakan, ketidakstabilan arah kelembagaan, dan potensi pemborosan sumber daya akibat program yang terhenti di tengah jalan. Masa jabatan yang pendek membatasi ruang gerak Ketua BPKN dalam mengambil keputusan jangka panjang yang bersifat transformatif, seperti reformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, atau penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga nasional dan internasional. Selain itu, masa jabatan yang singkat mengurangi wibawa dan kapasitasnya dalam mengambil keputusan strategis, karena pihak eksternal mungkin meragukan komitmen jangka panjangnya, ketidakpastian karir dan stabilitas jabatan; 4. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua/Anggota BPKN berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P Tahun 2024 [vide Bukti P-4] dan menjabat untuk periode pertama. Pemohon II secara langsung merasakan kerugian konstitusional dari berlakunya norma yang diujikan yakni, masa jabatan 3 (tiga) tahun mengakibatkan gangguan dalam sistem pengawasan internal dan ketidakkonsistenan prosedur operasional. Periode jabatan 3 tahun tidak cukup untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja BPKN secara berkelanjutan. Selain itu, Pemohon II mengalami kerugian di dalam mengembangkan keahlian spesifik terutama dalam bidang pengawasan dan operasional. Rotasi jabatan yang cepat menyebabkan kehilangan memori institusional dan pengalaman yang 72 terpotong-potong. Dibandingkan dengan wakil ketua lembaga negara lain (seperti Wakil Ketua KPK atau Ombudsman) yang memiliki masa jabatan 5 tahun, Pemohon II berada dalam posisi yang tidak setara dalam hal stabilitas karir dan pengembangan kapasitas kepemimpinan; 5. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, perbedaan masa jabatan anggota BPKN dengan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi karir; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi, yakni, masa jabatan BPKN 3 (tiga) tahun mengakibatkan gangguan dalam sistem pengawasan internal dan ketidakkonsistenan prosedur operasional karena periode jabatan 3 (tiga) tahun tidak cukup untuk