Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 51 Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” dalam Pasal 72 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 52 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai tersangka; 2. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981, yang menyatakan, “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.” 53 3. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau UU 8/1981. 5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2025 dan 9 Oktober 2025 (1 bulan setelah tanggal penangkapan) Pemohon melalui Penasihat Hukum Pemohon dari Rumah Pidana Law Firm mengajukan permohonan untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan. Namun, Pemohon tidak mendapatkan turunan Berita Acara Pemeriksaan sampai dengan perkara dinyatakan P-21 dan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan. Akibatnya Pemohon tidak mengetahui persis perbuatan pidana (actus reus) serta peristiwa detail yang menjadi dasar sangkaan atau dugaan tindak pidana yang dikenakan pada Pemohon. 6. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 dengan alasan, antara lain, sebagai berikut: a. frasa ”pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 telah menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan sejak awal serta menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum siapa ”pejabat yang bersangkutan” yang dimaksud dalam pasal a quo; b. kata ”memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan jangka waktu kapan waktu ”memberikan turunan BAP” secara spesifik. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar warga negara Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE dan/atau UU 8/1981 pada tanggal 28 Agustus 2025 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3]. Terhadap uraian mengenai anggapan kerugian hak 54 konstitusional sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud disebabkan karena berlakunya frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 menimbulkan ketidakjelasan, multitafsir dan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan” serta jangka waktu “memberikan” turunan berita acara pemeriksaan yang dimaksud sehingga Pemohon tidak mengetahui persis perbuatan pidana serta peristiwa detail yang menjadi dasar sangkaan atau dugaan tindak pidana yang dikenakan padanya. Di samping itu, Pemohon telah dapat pula menerangkan adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu, jika permoh