Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, selanjutnya disebut UU 2/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan 13 Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 3 Desember 2025, hlm. 6-22]. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 37 PMK 7/2025, Mahkamah menegaskan bahwa para Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan dan menyerahkan perbaikan dalam dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud. [3.3.2] Bahwa setelah batas waktu paling lama untuk memperbaiki permohonan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan dan mendengarkan pokok-pokok perbaikan serta pengesahan alat bukti pada tanggal 16 Desember 2025, pukul 15.00 WIB. Namun, sampai dengan diselenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud, Mahkamah tidak menerima perbaikan permohonan para Pemohon. Dalam sidang dimaksud, para Pemohon hadir dan menyatakan masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memperbaiki permohonan. Terhadap hal ini, para Pemohon menyerahkan tindak lanjutnya kepada Mahkamah. Oleh karena para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan hingga batas waktu yang telah ditentukan, berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan memutus berdasarkan permohonan awal para Pemohon. [3.3.3] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] dan Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: 14 a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.4] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Sebelum menguraikan bagian tersebut, Pemohon pun telah menguraikan identitas para Pemohon dalam pengujian undang- undang yang diajukan ke Mahkamah. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika permohonan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur PMK 7/2025, para Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum). Namun demikian, walaupun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, Mahkamah menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada 15 sistematika, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari masing- masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada bagian hal di awal permohonan, para Pemohon menyebutkan “Permohonan Pengujian Materiil keberatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 6 ayat (1a) dan ayat (2) adalah telah bertentangan UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dan turunannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4) tentang keistimewaan atau kekhususan yang diberikan Negara RI kepada Provinsi Papua” [vide Permohonan hlm. 1]. Namun demikian, setelah dibaca secara saksama, pada bagian uraian alasan-alasan permohonan, para Pemohon lebih fokus mempertentangkan antara jumlah 1 ¼ (satu seperempat) anggota DPR Papua yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) UU 20/2001 dengan jumlah ¼ (seperempat) anggota DPR Papua yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU 2/2021. Seharusnya, pada bagian alasan-alasan permohonan, para Pemohon menguraikan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, in casu Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dengan uraian demikian, para Pemohon berupaya untuk mempertentangkan norma Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan norma Pasal 6 ayat (4) UU 20/2001. Artinya, secara tekstual, para Pemohon mempertentangkan norma suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, in casu mempertentangkan antara UU 2/2021 dengan UU 20/2001. Di samp