Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 25 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 26 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 231 UU 1/2023 yang menyatakan: 27 Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penjual bendera negara sahabat pada event tertentu [vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3 serta perbaikan permohonan hlm. 10-11]; Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan berlakunya norma Pasal 231 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia menjalankan usaha menjual bendera negara sahabat merasa norma Pasal 231 UU 1/2023 yang dikonstruksikan sebagai delik biasa, suatu proses pidana dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung berkepentingan, yakni negara sahabat yang simbol kebangsaannya, in casu bendera kebangsaannya, yang dianggap dinodai. Kondisi ini menempatkan warga negara, termasuk Pemohon I dan Pemohon II, berada dalam posisi rentan terhadap potensi penegakan hukum yang sewenang-wenang, tidak terukur, dan sulit diprediksi dan berimplikasi langsung terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, khususnya hak atas perlindungan hukum yang adil, hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dalam kegiatan ekonomi, serta kebebasan menentukan dan menjalankan pilihan pekerjaan. b. Bahwa norma Pasal 231 UU 1/2023 yang mengatur tindak pidana penodaan bendera kebangsaan negara sahabat tersebut, disusun dengan norma yang kabur, multitafsir, serta tidak memberikan kejelasan batasan objektif mengenai makna “menodai”, ruang lingkup perbuatan yang dilarang, maupun parameter pertanggungjawaban pidana pada norma Pasal 231 UU 1/2023. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan terganggunya prinsip kepastian hukum yang adil, disebabkan warga negara tidak memperoleh pedoman yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dalam konteks 28 suatu ekspresi dapat dianggap melanggar hukum. Akibatnya, Pemohon I dan Pemohon II berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi berlebihan, sebab tidak tersedia batasan normatif yang tegas untuk menilai perbuatan yang dapat dipidana, termasuk dalam konteks aktivitas akademik, ekspresi sosial, maupun kritik terhadap kebijakan luar negeri. Kondisi ini menghilangkan kemampuan warga negara untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan atau ekspresi yang dilakukan. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara identitas serta kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II yang diuraikan dalam permohonan dengan data yang termuat dalam dokumen resmi