Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 32 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, selanjutnya disebut UU 7/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2025. Dalam persidangan dimaksud, sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021; [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan nasihat di atas, Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025, yang pada pokoknya substansi kedua permohonan a quo adalah sama, serta telah diperiksa dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan pada tanggal 5 Mei 2025. Dalam perbaikan, Pemohon menguraikan dengan sistematika permohonan, yaitu: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Model Petitum, Alasan Permohonan, dan Petitum; 33 [3.3.3] Bahwa dalam sistematika perbaikan permohonan dimaksud, Pemohon menambah sistematika baru, yaitu “Model Petitum”. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sistematika demikian tidak sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021. [3.3.4] Bahwa lebih lanjut, Pemohon menguraikan alasan permohonan dalam 2 (dua) sub-pembahasan, yaitu: A. Redenominasi mata uang sebagai upaya peningkatan pandangan publik terhadap mata uang rupiah secara nasional dan internasional, dan B. Jumlah angka nol yang berlebihan pada mata uang menyebabkan kerumitan dalam transaksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak untuk mengembangkan diri yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak untuk mendapatkan keadilan. [3.3.5] Bahwa selanjutnya selain sistematika Permohonan, dalam petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, sekalipun telah diberi nasihat oleh Mahkamah, namun pada bagian Petitum angka 2 yang menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa nilai nominal harus disesuaikan melalui konversi nominal rupiah dengan rasio Rp.1000 (seribu rupiah) menjadi Rp.1 (satu rupiah), dan Rp.100 (seratus rupiah) menjadi 10 sen. Dengan rumusan petitum demikian, oleh karena secara faktual jenis nominal atau pecahan pada mata uang tidak hanya diawali dengan angka 1 saja sehingga menjadikan nominal atau pecahan mata uang yang lain seperti pecahan Rp.2.000, Rp.5.000, Rp.20.000, dan Rp.50.000 tidak termasuk dalam cakupan yang dimaksudkan dalam petitum Pemohon sehingga menimbulkan ketidakjelasan, terlepas terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma. Begitu pula terhadap Petitum alternatif pada huruf a yang menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 34 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan petitum huruf b yang menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, adalah petitum yang kontradiktif karena di satu sisi memohon agar pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan di sisi lain Pemohon tetap menginginkan pasal a quo masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Menurut Mahkamah, seharusnya di antara petitum huruf a dan petitum huruf b tersebut disisipi kata “atau” sehingga rumusannya menjadi rumusan petitum alternatif. Rumusan petitum yang demikian adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.3] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.5] di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena sistematika permohonan tidak sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021 sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.3] dan petitum yang tidak lazim serta kontradiktif, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 35 4.