Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Sebelum saya menyampaikan alasan yang berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, tentang pengujian secara materiil terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perkenankanlah saya terlebih dahulu menegaskan bahwa, dengan pengajuan dissenting opinion ini bukan berarti saya menyetujui atau mendukung hal-hal yang berhubungan dengan pornografi; Sebagai seorang perempuan, ibu dari tiga orang anak, dan guru dari ribuan mahasiswa yang telah saya asuh dalam kurun waktu 24 tahun, sejak saya 394 mengabdi di almamater saya Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya, saya tidak ingin dan tidak rela jika anak-anak saya, anak-anak didik saya, bahkan anak-anak Indonesia lainnya terpengaruh, terjatuh, atau terperosok ke dalam dunia yang berhubungan dengan pornografi atau hal-hal lain yang melanggar etika dan kesusilaan. Saya berpendapat bahwa masalah pornografi tidak bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga meracuni generasi muda kita, namun demikian pembentukan peraturan yang seadanya juga tidak akan mengubah permasalahan pornografi tersebut menjadi berkurang dalam masyarakat; Pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928, selanjutnya disebut UU Pornografi), yang sarat dengan perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat tentulah menjadi relevan untuk diajukan beberapa tanggapan, dan dissenting opinion ini. Sebagai landasan dalam menyikapi permohonan pengujian UU Pornografi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut: [1] Sesuai rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Asas kejelasan tujuan; b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Asas dapat dilaksanakan; e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Asas kejelasan rumusan; dan g. Asas keterbukaan. Dalam pembentukan Undang-Undang Pornografi, dari ketujuh asas tersebut hanyalah “asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat” yang secara jelas terpenuhi, yaitu bahwa Undang-Undang a quo dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden dan kemudian disahkan oleh Presiden (sesuai Pasal 20 UUD 1945). Sehubungan dengan pemenuhan asas-asas yang lainnya dapat diuraikan di dalam pendapat di bawah ini; 395 [1.1] Asas kejelasan tujuan dan Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pemenuhan terhadap kedua asas tersebut dalam pembentukan UU Pornografi dapat dihubungkan dengan Konsiderans huruf a yang menyatakan, “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara”, dan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Undang-Undang ini bertujuan”: a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk; c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat; d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat; Terhadap alasan dan tujuan UU Pornografi yang dirumuskan dalam Konsiderans huruf a dan Pasal 3 tersebut saya memberikan pendapat, antara lain sebagai berikut: 1. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf a, yaitu “mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan”, juga tujuan pada huruf c yaitu, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat”, tidaklah semudah membalik telapak tangan dengan membentuk suatu Undang-Undang (dalam hal ini UU Pornografi). Pendapat 396 ini saya dikemukakan, oleh karena segala sesuatu mengenai etika, kepribadian, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta harkat dan martabat kemanusiaan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diatur secara normatif dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal-hal tentang etika, kepribadian, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta harkat dan martabat kemanusiaan selalu berhubungan dengan norma moral atau norma kesusilaan, norma adat, ataupun norma agama, yang bersifat otonom (pribadi), sehingga sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu dianggap baik oleh orang yang lain, dan sesuatu yang dianggap buruk oleh seseorang belum tentu dianggap buruk pula oleh orang lain. Selain itu, tujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf c, tidak terlihat mendapatkan perhatian, oleh karena dari keseluruhan 45 pasal dalam Undang-Undang a quo hanya satu pasal yang merumuskan tentang masalah pembinaan, yaitu Pasal 16 yang menyatakan bahwa, (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf c yaitu, “memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat” harus menunggu terbentuknya Peraturan Pemerintah. 2. Tujuan untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, seperti tertulis dalam Pasal 3 huruf b UU Pornografi juga sulit dan bahkan tidak dapat dilaksanakan dengan Undang-Undang a quo. Pendapat ini dikemukakan oleh karena, dalam Penjelasan Pasal 3 dirumuskan bahwa “Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku”. Dengan Penjelasan Pasal 3 tersebut berarti, “perlindungan terhadap seni dan budaya yang 397 ternasuk cagar budaya” tidak dilakukan oleh UU Pornografi tetapi menunjuk kepada Undang-Undang yang lainnya. Pertanyaannya adalah, Undang- Undang mana yang dimaksudkan? 3. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf d yaitu, “memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan”, terdapat pula beberapa kendala, karena adanya beberapa definisi yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun demikian perlindungan bagi warga negara, anak, dan perempuan dari pornografi telah tersirat dalam beberapa ketentuan, dan secara tersurat telah dicantumkan dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”. 4. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf e yaitu, “mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat” rupanya juga tidak merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Saat ini, walaupun UU Pornografi telah diterapkan, justru terlihat semakin luas dan berkembang berbagai hal yang mengarah pada pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, yang sering dilakukan oleh pribadi- pribadi atau melalui seorang perantara, baik melalui handphone, facebook, atau media lainnya, meskipun tentu perkembangan tersebut juga disebabkan oleh hal-hal yang lain, misalnya masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau penegakan hukum yang tidak berlaku dengan baik; [1.2] Asas dapat dilaksanakan dan Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Terhadap “asas dapat dilaksanakan” dan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” saya sependapat dengan Ahli Pemohon, yaitu, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. yang mempermasalahkan tentang apa yang menjadi pertimbangan ketika Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan, dan apakah suatu materi yang berupa nilai atau moral masyarakat selayaknya masuk dan dijadikan bahan dalam rumusan suatu Undang-Undang, yang akan berpotensi mengundang kontroversi dalam hal penafsirannya dan bagaimana pula hukum 398 merespons fakta adanya perbedaan nilai dan moral dalam masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut beliau menyatakan sebagai berikut: “Dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik, dan berkonstitusi setiap hukum dan Undang-Undang yang dibentuk ataupun dibuat pada asasnya haruslah diwujudkan atas dasar suatu konsensus. Apabila konsensus tercapai sebagai hasil kemufakatan yang bulat, lebih-lebih kemufakatan di parlemen, yang juga merupakan konsensus dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, maka daya keefektifan Undang-Undang itu akan tinggi, tetapi tidak sebaliknya. Makin besar kontroversi yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang, makin besar kemungkinan kontroversi dan konflik sosial atau setidak-tidaknya akan terjadi apa yang disebut civil disobedience oleh sebagian warga masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang tersebut.” Kontroversi dalam proses pembentukan Undang-Undang hampir selalu terjadi apabila materi yang akan dibentuk dalam Undang-Undang tersebut berasal dari nilai-nilai moral atau nilai-nilai sosial yang menurut faktanya dalam kehidupan negeri yang sedang berkembang ini amat berbeda-beda dalam keragaman yang cukup besar; [1.3] Asas kejelasan rumusan. Ditinjau dari “asas kejelasan rumusan”, terlihat bahwa UU Pornografi tidak mentaati asas tersebut, hal ini dapat tergambarkan dengan pengujian oleh seluruh Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU- VII/2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang a quo yang dirumuskan sebagai berikut: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan bagian dari Bab I tentang Ketentuan Umum dapat berisi 1) batasan pengertian atau definisi, 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Dalam Pedoman Nomor 81 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 399 undangan dinyatakan bahwa ”Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda”; Dari definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, para Pemohon mendalilkan adanya ketidakjelasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan frasa “yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Walaupun Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pihak Terkait yang mendukung berlakunya UU Pornografi menyatakan bahwa Undang-Undang a quo tidak diskriminatif atau mengatur hal- hal yang berhubungan dengan agama tertentu, namun rumusan “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” tidak mungkin dapat dipisahkan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian penerapan UU Pornografi tersebut akan berlaku secara berbeda-beda dalam masyarakat, permasalahannya adalah, siapa yang dapat memaknai rumusan tersebut dengan tepat? Dapatkah setiap orang mempunyai pemahaman seperti ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono, yang menyatakan adanya lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi yaitu, seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu pengetahuan, dan olahraga? [1.4] Asas keterbukaan. Asas keterbukaan menghendaki agar pembentukan peraturan perundang- undangan mulai saat perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan seluas-luasnya. Pemenuhan terhadap asas keterbukaan ini dalam pembentukan UU Pornografi tentunya sulit untuk diukur, namun demikian proses pembentukan Undang-Undang a quo sungguh terasa berbeda dengan pembentukan Undang-Undang lainnya. Selama proses pembentukan UU Pornografi, pertentangan antara yang pro dan kontra sangat jelas terlihat dalam berbagai media, forum diskusi, forum sosialisasi, hingga bermacam demonstrasi dan pawai budaya yang dilakukan dalam masyarakat. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak 400 berjalan dengan lancar, karena adanya fraksi-fraksi yang berseberangan pendapat sangat keras. Hal tersebut berjalan hingga akhir pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) dengan adanya aksi walk out dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Selain itu, terdapat juga beberapa daerah yang secara tegas menolaknya misalnya Bali, Sulawesi Utara, dan Papua, sehingga rasa persatuan dan kesatuan antar warga bangsa ini terasa sudah terkikis habis; Adanya berbagai pertentangan dalam pembahasan Undang-Undang a quo berdampak pula adanya perubahan dan pengurangan pasal-pasalnya, sehingga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang semula bernama Anti Pornografi dan Pornoaksi kemudian diubah menjadi Undang-Undang tentang Pornografi. Perubahan nama tersebut dari segi teknik Perundang-undangan dapat menimbulkan suatu makna yang berbeda; Dalam Pedoman Nomor 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200