Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 2004 Nomor 9, TLNRI Nomor 4359, selanjutnya disebut UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 39 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo; KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji UU MA terhadap UUD 1945, maka Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, orang atau pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus: 40 a. menjelaskan kualifikasinya, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi pada huruf a sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.6] Menimbang, sementara itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah menyatakan pendapatnya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.2001/2919/9733/2007 (Bukti P-1), namun dalam hal ini Pemohon menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama C.V. Sungai Bendera Jaya. Hal demikian dimungkinkan karena, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Akta Pendirian C.V. Sungai Bendera Jaya, Pemohon selaku Direktur C.V. Sungai Bendera Jaya berhak mewakili C.V. Sungai Bendera Jaya baik di muka maupun di luar Pengadilan (Bukti P-2). Selanjutnya, dalam kualifikasinya demikian, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 41 (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, masing-masing berbunyi sebagai berikut: • Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; • Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; • Pasal 24 ayat (2): “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; • Pasal 24 ayat (3): “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"; • Pasal 24C ayat (1): ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, karena Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juni 2007 dan Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juni 2007. Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, berbunyi ”Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 42 a. . . . b. . . . c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan”; [3.9] Menimbang berdasarkan uraian diatas telah ternyata bahwa kerugian faktual yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA di atas adalah bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT. (Bukti P-8) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT. (Bukti P-9). Hal mana, menurut Pemohon, telah merugikan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, terlepas dari persoalan apakah kerugian sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9] merupakan kerugian hak konstitusional atau tidak, hal mana akan dinilai lebih jauh dalam pertimbangan mengenai Pokok Permohonan, prima facie Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah cukup memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.11] Menimbang bahwa dalam menjelaskan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: a. bahwa Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, karena telah membatasi hak konstitusionalnya untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, semua sengketa tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah dan keputusan pejabat