Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3313, selanjutnya disebut UU 13/1985) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 72 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 6 UU 13/1985 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 73 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan sebagai warga negara Indonesia in casu nasabah kartu kredit Citibank Visa Card Gold Nomor 4541-7800-11-5-4348 dan Master Card Gold Nomor 5401-8401-1182- 1990 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 UU 13/1985 yang menyatakan, “Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain”. Menurut Pemohon pasal a quo dijadikan dasar Citibank untuk memungut pajak bea materai dalam setiap penagihan (billing statement) kartu kredit. Citibank selaku bank swasta asing yang berbadan hukum privat tidak mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, karena yang berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan masyarakat lainnya adalah negara. Pasal 6 UU 13/1985 memberikan wewenang 74 kepada yang tidak berhak untuk memungut pajak cq. pajak negara atau pajak pusat kepada Pemohon dan masyarakat lainnya. Padahal UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pemohon seharusnya tidak perlu membayar pajak cq. pajak negara atau pajak pusat baik kepada negara maupun kepada Citibank karena pajak dimaksud telah dilunasi sendiri oleh Citibank sebagaimana tertulis dalam transaksi “bea materai lunas”, namun ternyata Pemohon diwajibkan membayar pajak bea materai setiap bulannya sebanyak Rp. 12.000 untuk dua kartu kredit (Visa Gold Card dan Master Gold Card), sehingga pajak bea materai yang dibebankan kepada Pemohon berjumlah Rp. 7.042.000,-. Dengan demikian, menurut Pemohon, pembebanan atau pengenaan pajak bea materai atas penagihan (billing statement) kartu kredit telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa mencermati ketentuan Pasal 6 UU 13/1985, sesungguhnya tidak mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada Citibank atau perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai atas dokumen yang 75 telah diterbitkan, namun pasal a quo mengatur mengenai pembebanan bea materai terutang kepada pihak yang mendapat manfaat dari dokumen. Pemungutan pajak bea materai oleh Citibank ataupun perusahaan lainnya pelaksanaannya didasarkan kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai bertanggal 5 Juni 2001 yang antara lain menyatakan: • Dokumen yang seharusnya dikenakan bea materai yaitu berbentuk surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan seperti billing statement dari kartu kredit; • Dalam rangka meningkatkan penerimaan bea materai menghimbau kepada penerbit dokumen untuk segera mengenakan bea materai atas dokumen yang diterbitkan; • Memberitahukan kepada penerbit dokumen bahwa pemenuhan kewajiban bea materai atas dokumen yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemungutan pajak bea materai dalam penagihan (billing statement) oleh Citibank didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai Direktur Jenderal Pajak, tanggal 5 Juni 2001 (vide Bukti P-47). Hal demikian, menurut Mahkamah tidak berarti pajak tersebut dibayarkan kepada Citibank m