Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 (Bukti P-I.3), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 93 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias Utara, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 94 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 24/Kpts/KPU-K.NU/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Tahun 2011, tanggal 29 November 2010 (Bukti T-5), para Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam perbaikan permohonannya bertanggal 24 Februari 2011 yang diajukan dalam sidang tanggal 25 Februari 2011, para Pemohon mendalilkan tidak mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011 dan baru pada tanggal 16 Februari 2011 para Pemohon mengetahui tentang surat dimaksud melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 027/176/KPU.K-NU/II/2011 tentang Pengiriman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, bertanggal 9 Februari 2011 (Bukti P-II.1), setelah Pemohon I mengirimkan surat 95 Nomor 20/TS/DAMAI/II/2011 perihal permohonan salinan/turunan Berita Acara dan Sertifikat atau Keputusan atau Penetapan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011, tanggal 14 Februari 2011 dengan bukti tanda terima surat (Bukti P-I.1); [3.9] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait dalam Jawaban dan keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008; [3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 menentukan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”; Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Nias Utara Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011 adalah Selasa, 8 Februari 2011; Rabu, 9 Februari 2011; dan terakhir Kamis, 10 Februari 2011; [3.10.2] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 25 Februari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011, seluruh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 hadir pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tanggal 7 96 Februari 2011 di