Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013

- “..............Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum --, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis , terstruktur , dan masif seperti perkara aquo”. - “...........Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi,Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan yang bersifat prosedural (procedural justice) dan mengesampingkan keadilan subtantif (substantive justice) “. Demikian pula di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa “-------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip- 71 prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Bahwa di dalam perkara aquo berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 maupun yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) selaku incumbent sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo; 3. Bahwa Eksepsi TERMOHON mengenai syarat formal permohonan di Mahkamah Konstitusi patutlah pula kiranya untuk ditolak serta dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik dari kedudukan hukum (legal standing) selaku Pemohon maupun tenggang waktu dalam mengajukan permohonan. 4. Bahwa Eksepsi Termohon tentang pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif patutlah pula kiranya untuk ditolak serta dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan Pemohon telah menguraikan secara jelas didalam permohonan mengenai fakta-fakta kejadian bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) selaku incumbent . 5. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur (obscuur libel) baik yang diajukan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT dikarenakan permohonan yang disampaikan telah dibuat dan diuraikan secara jelas baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maupun tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sehingga eksepsi tersebut patutlah kiranya untuk ditolak serta dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo . 72 DALAM POKOK PERMOHONAN Berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan Mahkamah Konstitusi baik oleh PEMOHON dan TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa dalam perkara a quo telah diperoleh fakta bahwa benar TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 telah mencetak surat suara tidak sesuai dengan validasi yang disepakati oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. Asri AG,S.H.,Msi dan DR.Drs.Rachman Djalili,MM) yang mana latar belakang gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor Urut 1 (satu) (H. Asri AG,S.H., Msi dan DR.Drs.Rachman Djalili, MM) seharusnya berwarna putih akan tetapi ternyata surat suara yang dicetak oleh TERMOHON untuk pasangan dengan Nomor Urut 1(satu) tersebut dicetak dengan warna latar belakangnya berwarna abu-abu muda. Hal tersebut sesuai dengan bukti P-10 yang disampaikan oleh PEMOHON dan ternyata di benarkan oleh TERMOHON yang sama sekali tidak melampirkan bukti validasi surat suara maupun bukti surat suara tersebut dan berdasarkan Keterangan Tertulis dari pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu Kada) Kabupaten Muara Enim yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 4 April 2013 mengenai perihal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam halam 4 butir ke-7 mengenai Aspek Pengawasan bahwa untuk pencetakan Surat Suara Pemilu Bupatii dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 014/Panwaslukada- ME/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 tentang Himbauan dalam pengadaan surat suara harus berpedoman kepada aturan yang berlaku serta Permohonan Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim untuk dilibatkan dalam pengawasan pencetakan surat suara, surat tersebut tidak mendapat tanggapan dan Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim tidak dilibatkan dalam pengawasan pencetakan surat suara; 2. Bahwa adanya pelanggaran secara struktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (H.Muzakir Sai Sohar dan H. 73 Nurul Aman) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 di persidangan Mahkamah Konstitusi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai beriikut : 2.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi PEMOHON, Drs .Muhammad Amin,Msi selaku Camat Belimbing yang telah memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2013 bahwa saksi selaku Camat sulit membedakan kapasitas H. Muzakir Sai Sohar selaku Bupati Kabupaten Muara Enim (Incumbent) ataupun dalam kapasitas selaku pribadi dikarenakan H. Muzakir Sai Sohar selaku Bupati Kabupaten Muara Enim mencalonkan kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dikarenakan sejak bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2013, para Camat se Kabupaten Muara Enim sebanyak 25 orang dikumpulkan secara intens oleh Bupati Muara Enim ( H. Muzakir Sai Sohar). Dalam pertemuan pertama dan kedua memang Bupati hanya menyampaikan bahwa agar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara aman dan menyampaikan agar para Camat bersikap netral akan tetapi kemudian didalam pertemuan yang ketiga Para Camat se-Kabupaten Muara Enim sebanyak 25 orang diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kantong pribadi H. Muzakir Sai Sohar untuk dipergunakan para Camat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013. Saksi selaku Camat juga menjelaskan bahwa benar beliau pernah memanggil para Kepala Desa terkait dengan undangan dari Bupati H. Muzakir Sai Sohar pada tanggal 11 Februari 2013 di rumah Dinas Bupati Kabupaten Muara Enim dan Saksi meminta para Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir dalam pertemuan tersebut. 2.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi PEMOHON,saksi IRIZA selaku Kepala Desa Brugo Dan Saksi Abson Kaidi selaku Kepala Desa Bulang membenarkan bahwa benar ada pertemuan di rumah dinas Bupati Kabupaten Muara Enim tanggal 11 Februari 2013 berdasarkan Undangan dari Camat Belimbing dan didalam pertemuan tersebut 74 memang benar ada arahan-arahan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013. 2.3. Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saks